SAMARINDA –Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi terbaik dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Hal itu ditandai dengan peningkatan indeks keterbukaan informasi publik (IKIP) dari tahun ke tahun serta hasil monitoring dan evaluasi yang terus membaik. Ditahun 2021 misalnya, indeks IKIP Kaltim 76.96, ditahun 2022 naik menjadi 77,61, kemudian ditahun 2023 naik lagi menjadi 77,90 dan terakhir di tahun 2024 naik lagi menjadi 82,25.
“Nilai 82,25 ini artinya Kaltim berada diperingkat 3 secara nasional dalam hal implementasi keterbukaan informasi publik,” kata Ketua Komisi Informasi Kaltim Imran Duse, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPRD Kaltim, (25/3) di Tenggarong. Sementara lanjut Imran, untuk monitoring dan evaluasi (monev) Kaltim selalu mencapai kategori informatif. “Tahun 2021 skor Kaltim 93,79, di tahun 2022 skor 95,93, lalu di tahun 2023 skor 93,94 dan terakhir ditahun 2024 menjadi 98,31 atau peringkat 2 nasional,” terang Imran dalam laporannya kepada Komisi I DPRD Kaltim.
Sementara untuk monev yang diselenggarakan Komisi Informasi Kaltim kepada badan publik di Kaltim juga secara kuantitas dan kualitas meningkat. Ditahun 2023 lalu misalnya, tercatat 25 badan publik yang masuk kategori informatif, 11 badan publik berkategori menuju informatif, 15 badan publik cukup informatif dan 25 badan publik kurang informatif. “Tapi di 2023 masih ada 177 badan pubik yang tak informatif,” beber Imran. Nah, ditahun 2024 ada kenaikan signifikan badan publik yang berpartisipasi dalan monev. Yang mencapai kategori informatif pun naik siginifikan.
“Ada 54 badan publik yang informatif, 18 menuju informatif, 20 badan publik cukup informatif, dan 20 badan publik yang kurang informatif. “Dan ada 185 badan publik yang tidak informatif,” jelasnya. Untuk sengketa, di periode 2024-2025 terjadi penurunan. “Tidak lebih dari 10 sengketa informasi yang ditangani majelis komisioner. Dan sampai bulan April 2025 ini, sementara 4 sengketa,” lanjutnya.
Untuk diketahui rapat kerja ini digelar oleh Komisi I DPRD Kaltim. Hadir dalam rapat kerja Ketua Komisi I DPRD Kaltim dan anggota Komisi I lainnya, seluruh komisioner Komisi Informasi Kaltim, seluruh komisioner KPID Kaltim dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kaltim, Muhammad Faisal. Dalam rapat kerja ini, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan Kominfo Kaltim menyampaikan laporan kinerja.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim Selamat Ari Wibowo menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Kaltim atas capaian kinerjanya selama 4 tahun masa jabatan komisi. “Kami sampaikan apresiasi atas kinerjanya. Ini menjadi catatan penting bagi kami di Komisi I DPRD Kaltim untuk perkuatan keterbukaan informasi publik,” jelas Selamat, sembari memberi perhatian soal masih adanya sengketa informasi publik yang berkaitan dengan masalah pertanahan. Komisi I DPRD Kaltim juga mengapresiasi dukungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kaltim kepada Komisi Informasi dan KPID Kaltim, utamanya dukungan pendanaan dan lainnya.
Sementara Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal dalam rapat kerja ini menjelaskan proses penjaringan calon komisioner baru Komisi Informasi Kaltim. Dikatakannya dengan berbagai kendala dan masalah teknis maka dilaksanakan perpanjangan masa tugas komisioner. “Saat ini sudah ada 10 calon komisioner. April ini kami akan serahkan kembali nama itu kepada Komisi I DPRD Kaltim untuk dilakukan fit and propertest,” jelasnya.
Sementara untuk KPID Kaltim yang masa tugasnya juga habis pada tahun 2025 ini, kata Faisal, bolanya ada di Komisi I DPRD Kaltim. “Komisi I yang akan membentuk panitia seleksi,” tutup Faisal. (iza)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co