Target dan Janji Pembangunan Andi Harun di RKPD 2026, Lima Tahun Lagi Layanan Air Bersih 100 Persen

Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 12 April 2025 | 06:15 WIB
DIBAHAS BERSAMA. Seluruh instansi dikumpulkan untuk memahami target pembangunan di tahun depan, Kamis (10/4). (MELI/SAPOS)
DIBAHAS BERSAMA. Seluruh instansi dikumpulkan untuk memahami target pembangunan di tahun depan, Kamis (10/4). (MELI/SAPOS)

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar Pemkot Samarinda, Kamis (10/4), kembali dibuka dengan serangkaian janji dan target pembangunan.

Namun di balik forum formal ini, masih banyak pekerjaan rumah yang belum tersentuh tuntas mulai dari banjir, akses air bersih, hingga minimnya kesadaran warga soal pentingnya menjaga sungai.

Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam sambutannya mengingatkan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan yang harus dijalankan. Menurutnya, forum ini semestinya jadi momen untuk menyusun rencana jangka panjang yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga dan tidak terputus dari tahun ke tahun.

“Harus ada kesinambungan, tidak bisa setahun ganti arah. Rencana pembangunan daerah juga mesti nyambung dengan agenda nasional dan provinsi,” ujarnya di Arutalla Ballroom, Gedung B, Bapperida Samarinda.

Salah satu hal yang kembali disorot adalah perlakuan terhadap sungai. Andi menyebut Sungai Karang Mumus (SKM) dan Sungai Mahakam tidak bisa lagi diperlakukan sebagai saluran buangan. Ia mengingatkan bahwa dari sanalah Samarinda mengambil bahan baku air bersih. Di jalur itulah aktivitas ekonomi masyarakat bergerak.

“Sungai bukan tempat sampah. Kita hidup dari situ. Kalau masih dibuangin limbah, jangan harap bisa beres-beres masalah banjir atau air bersih,” tegasnya.

Ia menyebut perubahan kebiasaan masyarakat adalah kunci, terutama soal kebiasaan membuang sampah sembarangan ke sungai. Dengan kesadaran kolektif, ia percaya penanganan banjir bisa lebih masuk akal dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Di luar itu, air bersih juga masih jadi masalah lama yang belum kunjung selesai. Saat ini cakupan layanan air bersih baru 73 persen. Artinya, hampir sepertiga warga belum terlayani. “Target kami 100 persen di tahun 2029. Tapi jelas butuh upaya besar,” katanya.

Andi menyebut, untuk mengejar target itu, pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan intake harus ditambah. Masalahnya, kebutuhan anggaran untuk itu disebut mencapai sekitar Rp 2 triliun—angka yang tidak realistis kalau hanya berharap dari APBD. Ia meminta Perumdam Tirta Kencana (PDAM) mulai melirik sumber pendanaan lain, seperti skema business to business (B2B) atau sindikasi perbankan.

“Kalau cuma ngandelin APBD, enggak bakal cukup. Harus berani ambil jalan lain, asal jelas dan perhitungannya matang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyatakan dukungannya terhadap rencana-rencana pembangunan yang disampaikan wali kota. Namun ia juga menekankan bahwa program-program besar semacam pengendalian banjir atau infrastruktur dasar memang tak bisa selesai dalam satu tahun anggaran.

“Makanya RKPD harus dirancang berkesinambungan, bukan tambal sulam. Perlu kolaborasi dengan Pemprov dan DPRD provinsi juga, supaya daya dorongnya lebih kuat,” katanya. Ia menambahkan bahwa aspirasi masyarakat yang dihimpun lewat reses dewan sudah masuk dalam sistem Musrenbang, meski realisasinya sering tidak sejalan dengan ekspektasi warga. “Pembangunan seharusnya dua arah. Bukan cuma dari atas, tapi juga dari bawah. Musrenbang dan RKPD itu jembatan yang harusnya bisa menyatukan semuanya,” pungkasnya. (adv/iz)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co