Anggaran PUPR Kaltim Dipangkas, Perjalanan Dinas Kena Potong 75 Persen

Redaksi • Dipublikasikan Kamis, 17 April 2025 | 12:30 WIB
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Fernanda
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Fernanda

 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur menyatakan bahwa refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 berdampak signifikan pada anggaran perjalanan dinas yang dipangkas hingga 75 persen.

Pemangkasan ini juga menyebabkan penyesuaian sejumlah kegiatan fisik, meski dinas tetap menjamin pelaksanaan program akan berpegang pada skala prioritas.

Baca Juga: DPRD Kaltim Minta Percepatan Pemasangan Fender Jembatan Mahakam
Kebijakan refocusing berdampak pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk alokasi untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Menyikapi hal itu, DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah OPD, termasuk PUPR Kaltim.

Dalam rapat tersebut, PUPR Kaltim mengungkapkan bahwa dari pagu awal Rp 500 miliar, sebanyak Rp 427 miliar terkena dampak refocusing. “Dari total Rp 3,6 triliun menjadi Rp 3,2 triliun, salah satu potongan terbesar berasal dari anggaran perjalanan dinas,” ujar Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Fernanda.

Ia menambahkan, sejumlah anggaran fisik turut disesuaikan dengan mempertimbangkan efektivitas dan kebutuhan yang mendesak. “Insyaallah, dari sisi kinerja tetap aman karena kami tetap mengedepankan skala prioritas,” tegasnya.

Fitra juga menjelaskan bahwa volume kegiatan akan kembali disesuaikan dalam APBD Perubahan. “Bagaimanapun, skala prioritas adalah fokus utama kami di tahun anggaran ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa refocusing anggaran dilakukan untuk mendukung program Gubernur baru, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan melalui program Gratis-pol.

“Bukan hanya perjalanan dinas yang terkena dampak. Karena ada program-program baru dari Gubernur yang perlu diakomodasi, maka dilakukanlah refocusing anggaran,” kata Abdulloh.

Ia menambahkan, jika memungkinkan dan waktunya cukup, anggaran yang terdampak akan dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun ini. “Kalaupun tidak, akan dialokasikan kembali dalam APBD murni tahun depan. Dan ini berlaku untuk semua dinas,” pungkasnya. (mrf/beb)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id