Rencana Parkir Berlangganan Mendapatkan Penolakan Warga, Minta Diujicoba Dulu dan Dievaluasi

Redaksi • Dipublikasikan Kamis, 24 April 2025 | 12:15 WIB
NON TUNAI. Situasi area parkir di Komplek Pertokoan Citra Niaga, Samarinda Kota. (kis)
NON TUNAI. Situasi area parkir di Komplek Pertokoan Citra Niaga, Samarinda Kota. (kis)

Rencana Pemerintah Kota Samarinda untuk menerapkan sistem parkir berlangganan bagi seluruh kendaraan bermotor menuai reaksi beragam dari masyarakat.

Meski Pemkot mengklaim kebijakan ini dirancang untuk menertibkan parkir dan memberantas praktik liar yang marak terjadi, sejumlah warga menilai pemberlakuan tarif justru bisa menambah beban pengeluaran, terlebih bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Kebijakan ini akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua dan empat dengan sistem berlangganan tahunan, menggunakan kartu parkir khusus sebagai alat bayar non-tunai. Pemkot menyatakan bahwa sistem ini akan meningkatkan transparansi dan menutup celah pungutan liar di lapangan.

Danu (39), warga Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan yang parkir di kawasan Komplek Citra Niaga menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menilai kebijakan ini belum menyentuh kebutuhan warga secara langsung.

“Kalau sudah bayar pajak kendaraan tiap tahun, kenapa masih dikenakan biaya parkir berlangganan? Ini seperti pungutan ganda. Harusnya pemerintah pikirkan dulu dampaknya ke warga,” ujarnya.

Rina Astuti, ibu rumah tangga yang sehari-hari mengantar jemput anaknya ke sekolah dengan sepeda motor, juga mempertanyakan manfaat langsung dari tarif tersebut.

“Rp 400 ribu setahun untuk motor, kedengarannya kecil, tapi buat kami yang pas-pasan itu berat. Apalagi belum jelas ke mana dan untuk apa dana itu digunakan. Jangan sampai jadi ajang cari uang saja,” katanya saat ditemui di Jalan PM Noor.

Senada, Budi Prasetyo, seorang karyawan swasta, menyoroti belum siapnya fasilitas parkir di banyak lokasi di Samarinda. “Parkir di pinggir jalan masih semrawut, belum ada rambu yang jelas, kadang petugas juga enggak ada. Kalau mau tarik tarif, ya sistemnya harus siap dulu. Jangan rakyat yang jadi korban uji coba kebijakan,” ujarnya.

Meski mendapat kritik dari masyarakat, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyatakan, kebijakan parkir berlangganan sudah final dan tarif pun sudah ditentukan.

“Untuk kendaraan roda empat, tarif ditetapkan sebesar Rp 1 juta per tahun, dan roda dua Rp 400 ribu per tahun. Ini kebijakan yang kami ambil agar parkir lebih tertib dan PAD (pendapatan asli daerah) meningkat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot tidak hanya berfokus pada pengumpulan tarif semata, tapi juga ingin mengembangkan sistem parkir yang terintegrasi.

“Kartu parkir ini nantinya akan kami perluas fungsinya. Bisa digunakan untuk transaksi lain, bekerja sama dengan pihak bank. Jadi bukan sekadar alat bayar parkir,” tegasnya. Pemkot menyatakan bahwa sistem parkir berlangganan ini akan diluncurkan secara bertahap setelah proses integrasi dengan mitra perbankan dan pelatihan petugas selesai dilakukan.

Di sisi lain, warga berharap agar sebelum diterapkan secara menyeluruh, kebijakan ini melalui uji coba terbuka, dievaluasi, dan diperbaiki jika masih ditemukan kelemahan—terutama dalam hal pelayanan dan distribusi manfaat. (kis/nha)

 

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id