SAMARINDA - Aparat Penegak Hukum (APH) diharapkan bisa sungguh-sungguh menyelidiki kasus dugaan tambang ilegal di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman.
Pembiaran terhadap pelanggaran tindak pidana, selama ini menjadi penyebab tambang ilegal begitu marak di Kaltim. Sehingga, pelakunya begitu berani merambah lahan-lahan yang jelas legalitasnya maupun kepemilikan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menjelaskan dugaan tambang ilegal di KHDTK Unmul menjadi perhatiannya bersama legislator lainnya di DPRD Kaltim dengan menggelar Rapat Gabungan Komisi.
"Saya melihat Rapat Gabungan Komisi DPRD Kaltim terkait KHDTK Unmul bentuk harapan DPRD agar hal ini (tambang ilegal) tidak terjadi lagi," jelas Ananda Emira Moeis, Senin 5 Mei lalu.
Dalam Rapat Gabungan Komisi DPRD, terungkap Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Kalimantan telah melakukan penyidikan dengan memanggil 14 orang saksi dan telah memeriksa 10 orang sebagai saksi. Dan dalam rapat bersepakat untuk meminta Ditreskrimsus Polda Kaltim untuk melakukan penetapan tersangka paling lama dua minggu.
Sekretaris Komisi Iv DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menuturkan dari hasil pemaparan dari perwakilan Polda Kaltim, Balai Gakkum Kehutanan Wil. Kalimantan, Dekan Fakultas Kehutanan Unmul, Pengelola KHDTK Unmul, dan lainnya jelas bahwa kegiatan penambangan di wilayah KHDTK Unmul adalah merupakan pertambangan illegal yang berkonsekuensi pidana dan perdata.
Berdasarkan koordinat yang beririsan secara langsung dengan konsesi KSU Putra Mahakam Mandiri. “Tadi juga dijelaskan wmmemang pintu masuk ke lokasi itu merupakan konsesi KSU PMM, kata Darlis didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Ketua Komisi IV Baba, dan lainnya.
Wakil Rektor bidang kerjasama di Universitas Mulawarman (Unmul) Nataniel Dengen menyampaikan Unmul mendapatkan surat dari koperasi untuk kerjasama pertambangan, oleh rektor didisposisi ke wakil rektor bidang kerjasama dan Dekan Fakultas Kehutanan pada tahun 2024.
Kemudian Dekan Fakultas Kehutanan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama melakukan diskusi yang hasilnya tidak menindaklanjuti permintaan kerjasama sebagimana keinginan dari surat tersebut. "Tidak menanggapi dan tidak melanjutkan,'terangnya.
"Satu dua hari setelah lebaran idulfitri mendengar adanya areal KHDTK yang ditambang, kemudian rektor memerintahkan saya melakukan pengecekan lapangan keesokan harinya,” tambahnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co