Kepastian soal lokasi kegiatan belajar mengajar SMAN 10 Samarinda akhirnya menemui titik terang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan bahwa sekolah tersebut akan dikembalikan ke Kampus A di Jalan HAM Rifaddin, Samarinda Seberang.
Langkah ini diambil setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) digelar untuk menuntaskan polemik berkepanjangan yang bermula dari keputusan pemindahan lokasi sekolah ke kawasan Education Center di Jalan PM Noor, Samarinda Utara.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengawal pelaksanaan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (inkrah), termasuk putusan dari Mahkamah Agung. Menurutnya, tidak ada alasan lagi untuk menunda implementasi keputusan tersebut.
“Semua jalur hukum sudah dilalui. MA sudah memutuskan. Legalitas sudah jelas. SMAN 10 harus kembali ke Kampus A,” kata Hasanuddin usai memimpin RDP, Senin (19/5/2025).
Sengketa yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim dengan sejumlah orangtua siswa ini telah melalui proses panjang di jalur hukum. Beberapa putusan yang menjadi acuan antara lain:
* PTUN Samarinda Nomor: 45/G/2021
* PT TUN Jakarta Nomor: 151/B/2022
* MA Nomor: 27 K/TUN/2023
* dan putusan sebelumnya, PK Nomor: 72 PK/TUN/2017.
Seluruh putusan tersebut menguatkan bahwa lahan Kampus A merupakan aset resmi milik Pemprov Kaltim, serta memerintahkan agar aktivitas sekolah dikembalikan ke lokasi tersebut.
DPRD Kaltim juga meminta agar proses pemindahan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kenyamanan dan kesiapan sarana belajar. Hasanuddin memastikan bahwa penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 akan dilaksanakan di Kampus A.
“Untuk siswa baru, proses belajar akan dimulai langsung di Kampus A. Sementara itu, kelas 11 dan 12 tetap menyelesaikan tahun ajaran mereka di lokasi yang sekarang,” jelasnya.
Polemik ini sebelumnya sempat menimbulkan keresahan di kalangan orangtua pelajar, yang menuntut kejelasan lokasi belajar demi kenyamanan dan stabilitas pendidikan anak-anak mereka. DPRD Kaltim berharap keputusan ini menjadi titik akhir dari ketidakpastian yang selama ini melingkupi SMAN 10.
“Ini bukan hanya soal gedung, tapi soal hak pendidikan dan kepastian hukum. Kami tidak ingin ada konflik berkepanjangan yang merugikan generasi muda,” tutup Hasanuddin.(adv/dprd/i)
Editor : Indra Zakaria