Penahanan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur, Amrullah, oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim atas dugaan korupsi dana jaminan reklamasi (jamrek) tambang mendapat perhatian serius dari Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Amrullah, yang menjabat antara tahun 2010 hingga 2018, diduga menyalahgunakan dana jamrek yang seharusnya digunakan untuk pemulihan lingkungan pascapenambangan. Dalam penyelidikan Kejati, Amrullah disebut bekerja sama dengan CV Arjuna, perusahaan tambang yang beroperasi di Samarinda, untuk tidak melaksanakan reklamasi sesuai ketentuan.
Kasus ini dinilai sebagai pelanggaran berat, bukan hanya karena berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga karena dampak jangka panjang terhadap lingkungan hidup.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyatakan telah mengikuti perkembangan kasus tersebut dan meminta evaluasi internal dilakukan. “Saya memahami persoalan ini. Kami sedang mengembangkan penyelidikan dan melakukan pengecekan lebih lanjut,” ujar Seno, Selasa (20/5/2025).
Ia juga meminta Sekretaris Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim untuk berkoordinasi dalam melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap dugaan keterlibatan unsur pemerintahan lainnya. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan kasus ini hanyalah bagian dari persoalan yang lebih besar.
“Kita tidak boleh hanya berhenti pada satu nama. Ini bisa saja hanya puncak gunung es. Saya tidak menutup kemungkinan ada kasus lain yang berkaitan dengan dana reklamasi,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemprov Kaltim telah mengalihkan seluruh dana jamrek ke rekening pemerintah pusat. Kebijakan ini diambil untuk menjamin transparansi, mencegah intervensi dari oknum daerah, dan memperkuat pengawasan.
“Dana jamrek kini ditarik ke pusat agar pengawasannya lebih ketat. Ini untuk mencegah terulangnya kasus seperti ini di masa mendatang,” ujarnya. Ia juga menegaskan, jika di kemudian hari ditemukan adanya dana reklamasi yang tidak tercatat atau diselewengkan, Pemprov tidak akan ragu menempuh jalur hukum.
“Kalau memang ada yang bersalah, kami serahkan ke pengadilan. Tidak ada yang ditutupi. Ini soal kepercayaan publik terhadap pemerintah dan tata kelola sumber daya alam kita,” tegas Seno.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi dunia pertambangan di Kaltim. Penahanan Amrullah sekaligus menjadi sinyal bagi aparat penegak hukum untuk bersikap lebih tegas terhadap praktik penyimpangan di sektor yang selama ini menyumbang pendapatan besar, namun juga menyimpan potensi kerusakan lingkungan.
Kejati Kaltim pun memastikan pengembangan kasus masih terus berjalan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menyebutkan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga turut terlibat.
“Kemungkinan besar ada kasus lain. Ini jadi pintu masuk untuk membongkar perkara-perkara serupa,” ujarnya. (mrf/beb)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id