Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 miliar pada 2025 untuk mendukung pelaksanaan program Gratispol di bidang kesehatan. Dana ini akan digunakan untuk memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan memperkuat infrastruktur layanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa program ini menyasar warga yang belum terdaftar sebagai peserta JKN maupun mereka yang statusnya nonaktif akibat tunggakan. Pemprov akan menanggung iuran peserta yang tidak mampu secara ekonomi agar seluruh warga dapat memperoleh hak layanan kesehatan yang setara.
“Pemprov menyiapkan anggaran untuk membayar premi kepesertaan bagi masyarakat yang belum memiliki keanggotaan JKN,” ujarnya.
Program ini juga memungkinkan peserta JKN yang sebelumnya dinonaktifkan karena tunggakan, untuk diaktifkan kembali melalui skema pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara bagi peserta aktif, layanan tetap berjalan seperti biasa.
Dalam sistem JKN terdapat enam segmen kepesertaan yang tetap berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah pusat, peserta yang dibiayai pemerintah daerah, peserta dari badan usaha, hingga pegawai negeri dan pensiunan. Gratispol hadir untuk menjangkau mereka yang belum terakomodasi dalam segmen tersebut.
“Yang belum punya maka wajib punya. Kalau tidak mampu, kita biayai. Kalau yang mampu dan belum punya kepesertaan, silakan mendaftar,” jelas Jaya.
Dari total anggaran Rp500 miliar, sebagian besar digunakan untuk membayar premi JKN. Namun, alokasi lainnya juga ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan. Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan rumah sakit tipe B di Kutai Barat, yang diharapkan mampu memberikan layanan setara dengan rumah sakit besar seperti di Balikpapan. Rumah Sakit Aji Muhammad Saripudin 2 (AMS 2) juga akan dikembangkan untuk memperluas akses layanan.
Rencana strategis Dinas Kesehatan Kaltim juga mencakup penambahan jumlah dokter spesialis. Selama ini, kekurangan tenaga medis menjadi hambatan utama dalam pelayanan kesehatan. Jaya menyebut, penambahan dokter akan mengurangi stagnasi layanan yang kerap terjadi akibat kekurangan SDM.
“Itu juga menjadi bagian dari kita mengelola agar pelayanan kesehatan itu bisa tidak stagnan karena kekurangan dokter spesialis,” bebernya.
Dana Gratispol juga memberikan dampak langsung kepada fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan klinik yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan. Dengan meningkatnya jumlah peserta aktif, maka jumlah kapitasi atau dana layanan per peserta juga meningkat. Hal ini berarti tambahan anggaran operasional untuk setiap fasilitas layanan.
“Pasti BPJS akan memberikan tambahan dari kepesertaan, dan artinya memberikan kapitasi yang bertambah,” ucap Jaya.
Program Gratispol memperkuat sistem JKN yang telah ada. Jika di suatu daerah terdapat 10 ribu penduduk namun hanya 5 ribu yang terdaftar sebagai peserta aktif, maka Pemprov akan menanggung iuran 5 ribu warga lainnya yang belum terdaftar. Dengan begitu, seluruh masyarakat akan mendapatkan akses layanan kesehatan yang merata, tanpa perbedaan antara peserta Gratispol dan peserta reguler BPJS.
Jaya juga menanggapi anggapan negatif terhadap pelayanan BPJS yang kerap dikaitkan dengan buruknya kualitas layanan. Menurutnya, permasalahan utama bukan terletak pada sistem BPJS, melainkan pada kualitas dan kesiapan fasilitas kesehatan.
“Yang bikin buruk itu fasilitas kesehatannya, bukan BPJS-nya,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak keterlambatan pelayanan terjadi karena status peserta yang nonaktif akibat tunggakan. Dengan adanya pembiayaan dari Pemprov melalui program Gratispol, peserta bisa kembali aktif sehingga fasilitas kesehatan dapat melayani tanpa kendala administratif. “Nah, dengan tidak adanya yang menunggak, kepesertaan bisa aktif kembali, maka pelayanan akan lebih cepat,” pungkasnya. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria