SAMARINDA, PROKAL.CO - Peringatan Hari Anti Tambang jatuh pada tanggal 28 Mei 2025, diperingati oleh aktivis Jaringan Advokasi Tambang dengan menggelar aksi di Kantor Gubernur Kaltim. Mereka pun beberkan kasus konflik warga yang melawan aktivitas perusahaan tambang.
Dalam rilis Jatam, masyarakat melawan aktivitas tambang masih terjadi di Sanga-Sanga RT 24. Disana warga memilih membangun ‘tembok pisang’ sebagai usaha mereklamasi lahan pasca tambang batu bara. Penanaman pisang itu bentuk kekesalan menunggu pemerintah dan perusahaan yang tak kunjung lakukan reklamasi padahal bahaya mengancam rumah warga.
Kemudian, perlawanan warga terhadap tambang juga terjadi di Batu Kajang dan Muara Kate. Mereka memasang spanduk penolakan dan jaga malam. Dan ada juga masyarakat Merangan di Loa Sumber yang menolak angkutan tambang batu bara melintas.
Kordinator lapangan aksi peringatan Hari Anti Tambang, Azis menjelaskan peringatan Hari Anti Tambang ini bentuk pernyataan sikapnya sebagai rakyat korban untuk menolak berhenti menyerukan perbaikan dan pemulihan secara menyeluruh sebagai upaya merawat kehidupan.
"Kami terus menyatukan perlawanan dari seluruh simpul dan jaringan di Kaltim untuk menghadang ekstravisme dengan tujuan menolak terus diekstrasi demi kekayaan segelintir orang. Kami tidak lupa akan seluruh kekacauan ditimbulkan tambang di Kaltim. Dan kami tidak lupa pula siapa yang bertanggungjawab atas seluruh masalah yang terus bertambah akibat tidak berjalannya," jelasnya.
Saat ini, perlawanan terhadap tambang terus berjalan. Dikatakan Azis, anak muda dan kelompok di Desa Sumber Sari di Kukar misalnya. Mereka memilih ekonomi "sayur sawi" dan "bibit ikan nila" dibanding menambang batubara atau izinkan tambang masuk desa mereka.
"Dan kami terus menyampaikan bahaya lubang tambang dan menolak untuk lupa atas kejadian yang menyebabkan kematian orang karena tidak dikerjakannya penutupan lubang tambang di area yang berdekatan dengan fasum yang terus dituturkan oleh para keluarga korban," jelasnya.
Jatam juga mencatat, pelibatan aparat keamanan negara dalam upaya mempelancar operasi pertambangan juga kerap masih terjadi. Protes masyarakat akan berhadapan langsung dengan alat kekerasan negara ini. Atas nama mengamankan proyek-proyek strategis nasional bentrok tidak dapat dihindarkan. "Para pewarta juga tidak luput dari intimidasi ketika meliput kondisi tapak yang menolak perampasan tanah bagi pertambangan," jelasnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co