Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemakaman. Regulasi ini disusun sebagai respons dari hasil reses sejumlah anggota dewan di berbagai wilayah.
Samri mengakui salah satu permintaan permintaan dari masyarakat yaitu tempat pemakaman baru. Sebab lahan pemakaman umum yang ada saat ini sudah penuh, bahkan sempat mengalami longsor saat hujan deras Kamis (29/5/2025) kemarin
“Ditambah lagi, mereka (masyarakat) keberatan dengan biaya pemakaman di tempat swasta yang bisa mencapai Rp4-7 juta per orang. Itu jelas lebih dari UMR kita di Samarinda,” ujar Samri belum lama ini.
Menurutnya, biaya sebesar itu muncul karena sistem pemakaman yang disebut kaplingan, sehingga dinilai terlalu membebani warga. Oleh karena itu, DPRD Kota Samarinda mendorong pemerintah agar hadir menyediakan pemakaman umum dengan tarif terjangkau, bahkan jika memungkinkan, bisa digratiskan.
“Itu sedang kami bahas pasal demi pasal. Harapannya, masyarakat bisa punya akses ke tempat pemakaman yang tidak memberatkan,” tegas politisi PKS itu.
Selain itu, ke di dalam regulasi tersebut juga akan mengatur soal pemakaman yang bersifat komersial. Raperda ini juga menargetkan setiap kecamatan di Samarinda minimal memiliki satu unit pemakaman umum. Namun, ketersediaan lahan akan menjadi pertimbangan utama dalam implementasinya.
“Khusus untuk pihak swasta yang ingin mendirikan pemakaman, akan diwajibkan memiliki lahan minimal tiga hektare. Ini penting supaya pemakaman tidak dibangun di kawasan padat penduduk dan menimbulkan dampak sosial,” jelasnya.
Soal kepemilikan lahan, Samri juga menyoroti bahwa banyak pemakaman yang selama ini dianggap milik pemerintah sebenarnya berasal dari hibah masyarakat, seperti yang terjadi di TPU Abul Hasan.
“Yang benar-benar milik pemerintah itu hanya di Serayu. Itupun awalnya untuk pemakaman khusus pasien COVID-19, sekarang baru dibuka untuk umum,” pungkasnya. (hun/nha)
Editor : Indra Zakaria