Oleh: Fauzan Yuzzaki, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2024
Pancasila, Panca yang artinya lima dan Sila yang artinya dasar atau prinsip, singkatnya Pancasila merupakan lima dasar atau prinsip sebagai pedoman utama untuk menjalani hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa Indonesia. Masing-masing sila mencerminkan moral dan nilainya masing-masing untuk kita hidup sebagai warga Indonesia.
Sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, sila keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan yang terakhir yaitu sila kelima berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Namun, dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang, yang mana banyak terjadi ketimpangan, kecurangan, korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan lain-lain, nilai-nilai yang terdapat dalam kelima Sila patut dipertanyakan. Ke mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di zaman sekarang?
Makna nilai-nilai Pancasila
Seperti yang sudah dijelaskan, Pancasila memiliki lima dasar atau prinsip, masing-masing dasar atau prinsip memiliki makna dan penerapannya tersendiri dalam kehidupan sehari hari. Dalam jurnal yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari, sebagai landasan negara Republik Indonesia, Pancasila memiliki prinsip-prinsip yang sangat penting dalam setiap silanya. Setiap elemen Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang telah ada dalam budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama.
Dimulai dari sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini memiliki makna sebagai warga negara Indonesia kita harus memercayai dan meyakini adanya Tuhan serta bertakwa kepada-Nya sesuai dengan agamanya masing-masing. Sebagai warga Indonesia, kita juga harus memiliki rasa dan sikap toleransi serta hidup berdampingan antar umat beragama.
Sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah dapat saling berbuat adil dan mencari kebenaran. Saling menghargai, menghormati, menyayangi, dan saling bantu membantu untuk menciptakan suatu masyarakat yang damai dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, memiliki makna bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara, dari Sabang sampai Merauke, yang mana terdapat banyak sekali perbedaan dalam hal seperti ras, suku, agama, dan budaya, kita harus mengutamakan kepentingan, tujuan, dan cita-cita negara di atas segalanya yang disertai dengan rasa persatuan antara semua suku bangsa untuk melindungi bangsa Indonesia dari segala ancaman dan konflik.
Sila keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, memiliki makna bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, haruslah dilalui dengan musyawarah dan berdiskusi bersama untuk menyampaikan pendapat masing-masing, mendengarkan dan memberi ruang dan waktu kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, menghargai pendapat orang lain, dan membuat keputusan yang jujur serta adil dengan prinsip demokrasi untuk kepentingan bersama tanpa harus memaksakan kepentingan pribadi.
Dan yang terakhir, yaitu sila kelima yang berbunyi Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia, memiliki makna sebagai warga negara Indonesia, kita harus membuat keputusan yang adil yang disepakati bersama-sama dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi dalam segala hal dan aktivitas agar hak dan kewajiban tetap seimbang dengan cara menghormati dan menghargai hak orang lain sembari menjalankan kewajiban masing-masing.
Nilai-nilai yang hilang dan mati
Sangat memprihatinkan melihat bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah hilang terbawa arus zaman. Yang mana sebagai ideologi dan dasar negara, hendaknya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hilangnya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila banyak ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, entah Pemerintah ataupun warga Indonesia itu sendiri yang merupakan akibat hilangnya nilai-nilai dari Pancasila itu.
Dimulai dari sila yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. Hendaknya sebagai warga negara Indonesia kita harus memercayai dan meyakini adanya Tuhan serta bertakwa kepada-Nya, hendaknya kita saling menghargai satu sama lain antar umat beragama. Namun, yang terjadi baru-baru ini di Samarinda, terdapat kasus di mana sekelompok warga menolak adanya pembangunan Gereja yang mana merupakan tempat ibadah. Perbuatan oknum warga seperti inilah yang membuat rasa dan sikap toleransi antar umat beragama yang terkandung dalam sila pertama Pancasila hilang.
Dilansir dari Tempo.com, Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan bahwa “Sepanjang 2024 kami menemukan setidaknya 23 kasus pelanggaran di sejumlah wilayah di Indonesia,” kata Ardi dalam keterangan tertulis yang dirilis dalam rangka peringatan Hari HAM internasional pada Selasa, 10 Desember 2024. “Dari 23 kasus yang kami data, kami menemukan praktik intoleransi cenderung dibiarkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, sebagai contoh baru-baru ini yaitu pelarangan kegiatan Jalsah Salanah oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kabupaten Kuningan,” katanya. Ini mencerminkan sikap intoleran antar umat beragama.
Dalam sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah saling berbuat adil, saling menghargai, dan saling menghormati hak dan derajat serta kewajiban tanpa membeda-bedak suku, ras, agama, dan budaya. Namun, terdapat banyak sekali tindakan yang membuat nilai yang terkandung dalam sila kedua hilang. Terdapat banyak sekali kasus rasis dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia.
Salah satunya kasus yang menimpa orang asli Papua. Dilansir dari BBC News Indonesia, seorang peneliti bernama Andreas Harsono mengatakan bahwa “laporan HRW setebal 86 halaman ini memuat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang masih berlangsung di Papua yang berakar pada diskriminasi rasial”, kata peneliti Andreas Harsono.
Mulai dari banyaknya anak Papua tak memperoleh akses pendidikan yang memadai karena pemerintah Indonesia gagal merekrut guru bekerja di sana, tingginya angka kematian ibu dan bayi, hingga sulitnya mahasiswa Papua mencari tempat tinggal kala menempuh pendidikan di universitas di luar Papua. Termasuk tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang Papua oleh aparat. "Dan semua itu tak lepas dari soal rasialisme terkait tanah, hutan, dan lain-lain. Hampir 99% lebih penangkapan orang Papua berkaitan dengan rasialisme," ujar Andreas kepada BBC News Indonesia.
Dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, dalam sila ini terdapat satu kasus di mana terjadi perang antar suku yaitu suku Bali dan Lampung yang terjadi karena sebuah kesalahpahaman. Dilansir dari Kompas.com, Konflik kemudian mencuat setelah dua gadis dari penduduk Desa Agom, Lampung Selatan, terjatuh dari motor yang kemudian dibantu oleh warga Desa Balinuraga. Ketika membantu, terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Warga Desa Balinuraga dianggap membantu korban sembari melakukan pelecehan. Akibatnya, terjadi bentrokan antara warga Desa Agom dengan Desa Balinuraga. Kejadian ini merusak ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor.
Akibat dari peristiwa bentrok antara warga Desa Agom dan Desa Balinuraga, total terdapat 14 orang tewas. Selain itu, ratusan rumah dan puluhan kendaraan bermotor juga rusak. Bentrokan yang terjadi sejak 27 Oktober hingga 29 Oktober 2012 ini menyebabkan ratusan orang dari Desa Balinuraga mengungsi. Hanya karena sebuah kesalahpahaman, konflik pun terjadi yang menyebabkan hingga 14 orang tewas.
Lanjut ke sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat dan Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang mana saya mengambil kasus tentang RUU TNI yang kemarin disahkan menjadi undang-undang tanpa ada keterlibatan rakyat. Yang mana tidak ada partisipasi publik dalam rangka pembahasan RUU TNI oleh DPR RI. Pengesahan RUU TNI menjadi UU TNI yang baru ini dilakukan tanpa adanya urgensi. Yang mana ini telah melanggar prinsip partisipasi, yang mana masyarakat harusnya terlibat dalam pengambilan keputusan.
Terakhir, sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dilansir dari website Sustainable Indonesia, pada tanggal 11 Februari 2025, Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2024 yang isinya menujukan bahwa Indonesia berada di posisi 99 dari 180 negara yang di survei sebagai negara dengan tingkat korupsi yang buruk.
Indonesia menempati urutan kelima dari 10 negara ASEAN. Kasus korupsi yang sempat gempar ialah korupsi PT. Timah dan Pertamina yang sangat merugikan negara Indonesia. Korupsi hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus yang menghilangkan nilai sila kelima.
Di zaman sekarang, rasanya sia-sia saja memperingati hari lahir Pancasila setiap tahunnya. Mengingat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup bernegara dan berbangsa Indonesia. Yang mana harusnya cita-cita dan tujuan negara dapat terwujud lewat penerapan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, namun justru yang sekarang terjadi adalah pembunuhan secara kejam dan keji terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. (*)
Editor : Indra Zakaria