Kawasan Mangkupalas di Kecamatan Samarinda Seberang kembali diguncang longsor. Setelah rentetan kejadian yang terus berulang kali terjadi, terutama di area tebing Teluk Bajau yang bersebelahan langsung dengan jalur lalu lintas.
Menurut Camat Samarinda Seberang, Aditya Koesprayogi, longsor di Teluk Bajau sebelumnya pernah ditangani pada 2021. Namun sejak awal tahun ini, muncul beberapa titik baru yang makin aktif di bulan April dan Mei. Meski tidak merusak rumah warga, kejadian ini mengganggu lalu lintas dan membahayakan pengendara.
Untuk penanganan jangka pendek, pihak kecamatan sudah melakukan pembersihan material longsoran dan siaga saat hujan deras. Tim satlinmas, Satpol PP, dan kelurahan setempat rutin melakukan pemantauan untuk mengantisipasi longsor susulan. Bila terjadi longsoran kecil, lalu lintas segera dialihkan bekerja sama dengan kepolisian.
Sementara itu, untuk jangka panjang, pihak kecamatan telah menyurati Dinas PUPR Pera Kaltim melalui melalui Dinas PUPR Kota Samarinda agar dilakukan penanganan struktural. Rekayasa teknis seperti pembangunan turap atau pembuatan kontur landai menjadi opsi yang diajukan. Namun, prosesnya tak mudah karena kawasan yang terdampak berada di jalan provinsi dan membutuhkan anggaran besar.
“Kami hanya bisa mendorong agar ini menjadi prioritas, karena penanganan teknisnya berada di level provinsi,” kata Aditya. Di RT 14 Kelurahan Mangkupalas, warga yang tinggal di kawasan perbukitan juga mulai terdampak. Tanah di beberapa titik terlihat terkikis akibat tidak adanya saluran air permanen. Pemerintah kecamatan pun berinisiatif mengusulkan pembangunan parit melalui program probebaya, sebagai langkah menyalurkan air agar tidak langsung membebani tanah.
Hingga kini, tim kecamatan terus melakukan patroli saat hujan mengguyur, terutama di titik-titik rawan seperti Teluk Bajau. “Kami khawatir ada kejadian yang menimpa pengguna jalan. Karena itu kami selalu siaga,” pungkas Aditya.
Selain Mangkupalas, perhatian juga tertuju pada wilayah Kledang Mas yang memiliki karakteristik longsor berbeda. Di sana, pergeseran tanah terjadi dari bawah permukaan, membuat kondisi tanah terlihat stabil padahal rentan tergelincir. Hasil kajian dari tim geologi UMKT menyebutkan bahwa rekayasa pemangkasan tebing perlu segera dilakukan untuk mencegah pergerakan tanah.
Namun, penanganan di Kledang Mas cukup kompleks karena lahan tersebut dimiliki dua pengembang. Salah satu pengembang bahkan belum memulai aktivitas di lokasi, sementara pengembang lama belum sepenuhnya melakukan mitigasi risiko.
“Karena lahannya milik swasta, pemerintah tidak bisa serta-merta melakukan eksekusi. Kami sudah membangun komunikasi agar mereka ikut bertanggung jawab secara sosial,” tutur Aditya.
Warga terdampak di wilayah ini telah menerima rekomendasi relokasi mandiri dari BPBD sejak Januari lalu. Namun hingga kini, belum ada lokasi pasti yang disiapkan pemerintah, sebab proses relokasi masih terhambat regulasi. Aditya menyebut, kerja sama antara pemerintah dan pengembang sangat dibutuhkan untuk mengupayakan relokasi bersama.
“Kami harap warga juga memahami, ini bukan semata tanggung jawab pemerintah. Tapi keselamatan jiwa tetap harus jadi prioritas,” pungkasnya. (hun/nha)
Editor : Indra Zakaria