Upaya pemerintah untuk menerapkan sistem parkir non tunai di kawasan pusat perbelanjaan dan hotel, belum sepenuhnya berjalan mulus. Meski sudah diberlakukan sejak pertengahan 2024, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mengakui bahwa praktik pembayaran tunai masih ditemukan di lapangan.
Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, mayoritas gedung komersial sebenarnya telah memenuhi kewajiban perizinan parkir, yang menjadi dasar pemberlakuan Surat Keputusan (SK) Tarif Parkir resmi dari pemerintah.
“Izin mereka sudah keluar, jadi dasar hukumnya sudah kuat. Jika masih ada transaksi tunai, kami akan berlakukan sanksi tarif maksimal,” ujarnya.
Dishub menetapkan bahwa setiap kendaraan roda empat yang masih melakukan transaksi tunai dapat dikenai tarif maksimal Rp30 ribu, sementara roda dua sebesar Rp15 ribu. Langkah ini, kata Manalu, tak hanya untuk memberikan efek jera, tapi juga mempercepat peralihan ke sistem layanan publik yang transparan dan digital.
Ia juga meminta masyarakat untuk turut berperan dalam pengawasan. Temuan di lapangan, katanya, bisa dilaporkan langsung dengan bukti dokumentasi. “Hati-hati kalau masih ada yang melakukan pembayaran tunai. Masyarakat dipersilakan mendokumentasikan sebagai bukti,” tukasnya.
Bagi sebagian warga lain, peralihan ke sistem non tunai memang patut didukung. Tapi jika pelaksanaannya masih setengah hati, mereka khawatir tujuan transparansi justru sekadar jadi formalitas.
Seperti yang diungkap Pratama (35), salah satu pengunjung pusat perbelanjaan di Jalan M Yamin. Ia mengaku masih membayar secara tunai di lokasi parkir. “Saya beberapa waktu lalu ke sana, masih bayar tunai. Tapi sayangnya tidak sempat saya dokumentasikan,” pungkasnya. (hun/nha)
Editor : Indra Zakaria