Pemprov Kaltim melalui Panitia Seleksi resmi membuka rekrutmen untuk posisi strategis di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tahun 2025. Proses seleksi diumumkan secara terbuka melalui surat pengumuman bernomor 500/904/EKO-II.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan bahwa proses seleksi ini bertujuan untuk mencari figur-figur profesional dan berintegritas yang mampu memimpin dan memajukan BUMD milik daerah.
“Pemprov berkomitmen menghadirkan pemimpin BUMD yang punya kompetensi manajerial dan pemahaman bisnis yang kuat. Proses seleksi juga dirancang transparan dan objektif,” ujarnya.
Posisi direksi yang akan diisi tersebar di empat BUMD strategis, yakni PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kaltim untuk posisi Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Keuangan dan SDM. PT Kaltim Melati Bhakti Satya (MBS) untuk posisi Direktur Utama, Direktur Operasional dan SDM, Direktur Keuangan. PT Ketenagalistrikan Kaltim untuk posisi Direktur Utama, Direktur Operasional. PT Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera untuk posisi Direktur Utama proses seleksi akan mencakup tahapan administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK), penulisan makalah, presentasi hingga wawancara.
Adapun persyaratan umum mencakup pendidikan minimal S1, Warga Negara Indonesia berusia 35 sampai 55 tahun, sehat jasmani dan rohani, bebas dari kasus hukum dan kepailitan, berpengalaman minimal lima tahun di bidang manajerial, serta bukan pengurus partai politik.
Untuk menjaga netralitas, tim seleksi (Timsel) rekrutmen ini diambil dari luar daerah. “Timsel diambil dari Jakarta agar tidak terikat dengan para pelamar. Kita ingin proses seleksi bersih dan hasilnya menghadirkan orang-orang yang benar-benar paham sektor bisnis yang digarap BUMD,” tegas Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov juga tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“BUMD yang tidak memberikan kontribusi akan kami evaluasi, bahkan bisa dihentikan operasionalnya atau digabung dengan perusahaan lain dalam sektor yang masih relevan,” jelasnya.
Seno juga menyinggung soal upaya penyelesaian berbagai persoalan lama, termasuk kasus dugaan korupsi yang sempat menyeret beberapa entitas BUMD. Ia menyebut Pemprov mendukung penuh penegakan hukum dan berharap kasus-kasus tersebut dapat segera diselesaikan aparat penegak hukum. “Kita ingin mempercepat reformasi BUMD. Badan usaha ini harus jadi penggerak ekonomi dan mendongkrak PAD secara signifikan,” pungkasnya. (adv/diskominfo/I)
Editor : Indra Zakaria