SAMARINDA- Peraturan Gubernur (Pergub) tentang bantuan pendidikan bagi mahasiswa di Kaltim akhirnya keluar. Bantuan biaya pendidikan yang termasuk program andalan Gubernur Rudy Mas'ud-Seno Aji ini yakni GratisPol, bernomor 24 tahun 2025. Pergub yang disahkan tanggal 16 Juni ini terdiri dari 18 pasal.
Ada beberapa pasal yang menjadi sorotan, diantaranya tentang mekanisme seleksi penerima pada pasal 9. Dalam ayat 1, calon penerima program pemberian bantuan biaya pendidikan tinggi harus diseleksi berdasarkan persyaratan administrasi dan kuota penerima program. Di ayat 2 dinyatakan ketentuan tata cara seleksi, persyaratan administrasi, dan kuota penerima program ditetapkan dengan keputusan gubernur tentang petunjuk teknis program pemberian bantuan biaya pendidikan.
Nah, dalam lampiran nomor 3 disebutkan, pada bagian a. Mahasiswa penerima adalah penduduk Kaltim dengan bukti KTP, KK minimal domisili selama 3 tahun. b. Mahasiswa asal Kaltim yang memiliki kelebihan, keterbatasan, kekhususan atau mendapatkan rekomendasi khusus dari pihak tertentu dengan alasan tertentu. Rekomendasi dari pihak tertentu yang dimaksud pada poin huruf b ini adalah ada 4 pihak. Yakni gubernur, wakil gubenur, pimpinan DPRD provinsi dan sekretaris daerah.
Menurut pengamat dari Universitas Mulawarman (Unmul) Herdiansyah Hamzah, pada poin ini menurutnya serupa "titipan" namun dilegalkan. "Ini sih serupa titipan yang dilegalkan. Apalagi pihak tertentu yang dimaksud dikunci hanya pada gubernur, wakil gubernur, pimpinan DPRD dan sekprov," kata pria yang akrab disapa Castro ini.
Menurut dia, otoritas pemberian rekomendasi khusus ini rentan disalahgunakan. "Ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan hak dalam memperoleh akses pembiayaan. Kalau kita analogikan, pemberi rekomendasi ini pada akhirnya bisa cherry picking, memilih dan memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi tertentu secara subjektif," tegasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co