Fathur Pilih Mundur Demi Nama Baik Sekolah, Pencopotan Kepala SMAN 10 Samarinda Banyak Kejanggalan

Redaksi • Dipublikasikan Selasa, 1 Juli 2025 | 07:45 WIB
Fathur Rachim
Fathur Rachim

SAMARINDA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim secara resmi menonaktifkan Fathur Rachim dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Samarinda. Keputusan tersebut berlaku sejak Senin (23/6/2025) di tengah proses relokasi sekolah yang belakangan menuai polemik.

Penonaktifan Fathur disebut sebagai bentuk evaluasi atas sikapnya yang dinilai tidak kooperatif dalam melaksanakan pemindahan sekolah, sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dua putusan MA sebelumnya memerintahkan agar SMAN 10 dipindahkan kembali ke lokasi awal di Kampus A, Jalan HAM Rifaddin, Samarinda Seberang, lokasi yang secara hukum dimiliki Yayasan Melati. Relokasi ini direncanakan berlangsung pada awal tahun ajaran baru, yaitu 14 Juli 2025.

Dikonfirmasi, Fathur Rachim membenarkan bahwa dirinya telah dinonaktifkan. Namun yang disesalkan, tidak ada surat resmi ataupun pemberitahuan lebih dahulu terkait pencopotan tersebut. “Saya diberhentikan tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Bahkan keesokan harinya, empat wakil kepala sekolah yang selama ini membantu saya juga langsung diganti,” ujarnya, Senin (30/6/2025).

Empat wakil kepala sekolah yang juga senasib dengan Fathur adalah, Mushadi Iksan (Waka Humas), Sumirah (Waka Kurikulum), Khairul Basari (Waka Kesiswaan) dan Juliani (Waka Sarana dan Prasarana).

Pergantian secara mendadak tanpa proses komunikasi ini, menurut Fathur, berisiko memicu gejolak internal di lingkungan sekolah. Isu yang berkembang menyebut bahwa pencopotan Fathur berkaitan dengan penolakan diam-diam terhadap pemindahan lokasi sekolah ke kampus Yayasan Melati. Namun Fathur menilai alasan itu tidak sepenuhnya tepat.

“Saya heran. Katanya saya tidak kooperatif terhadap putusan MA. Tapi justru saya diberhentikan oleh seorang pelaksana tugas, bukan oleh pejabat struktural yang punya wewenang sesuai SK Gubernur. Secara hukum, banyak yang mempertanyakan legalitas langkah ini,” tegasnya.

Ia menyebut, banyak kalangan termasuk pengamat hukum dan tokoh pendidikan yang mempertanyakan prosedur pencopotan itu, yang dinilai melangkahi kewenangan gubernur sebagai pihak yang mengangkat jabatan kepala sekolah.

Meski memiliki dasar untuk melakukan perlawanan hukum, Fathur memilih untuk tidak memperpanjang polemik. Ia mengaku lebih memilih menjaga nama baik SMAN 10 daripada memicu konflik terbuka. "Saya ingin situasi di sekolah tetap kondusif. Status ‘Garuda Transformasi’ yang disandang sekolah ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun. Saya tidak ingin reputasi itu rusak hanya karena masalah jabatan,” ucapnya dengan nada tenang.

ikap legawa Fathur dianggap sebagian pihak sebagai wujud kedewasaan dan kepeduliannya terhadap masa depan institusi pendidikan yang pernah ia pimpin. Fathur mengaku tak menyesal atas keputusannya untuk mundur secara terhormat. Ia hanya berharap semua proses administrasi dan pengambilan kebijakan di sektor pendidikan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, etika, dan akuntabilitas.

“Kalau memang saya sudah tidak layak menjabat, saya ikhlas. Tapi jangan sampai dunia pendidikan tercoreng oleh praktik yang bertentangan dengan hukum dan norma publik,” ujarnya menutup pernyataan. Kini, SMAN 10 Samarinda berada di bawah kepemimpinan pelaksana tugas kepala sekolah yang baru. Proses relokasi pun akan menjadi perhatian utama menjelang dimulainya tahun ajaran baru. (kis/nha)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : sapos.co.id