PROKAL.CO, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh dan sistemik terhadap instansi terkait menyusul insiden berulang kapal tongkang batu bara yang menabrak Jembatan Mahakam Ulu.
Ananda menegaskan, alur pelayaran sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di bawah Kementerian Perhubungan.
“Alur pelayaran sungai itu kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan tugas dan tanggung jawab kepada KSOP. Karena kejadian ini berulang-ulang, kami memohon pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Ananda kepada wartawan usai hadiri peresmian patung Presiden RI pertama Soekarno dan Ruang Terbuka Hijau Kecamatan Sanga-sanga Kukar, Selasa 27 Januari.
Menurutnya, insiden tabrakan tersebut bukan hanya persoalan teknis, melainkan berdampak langsung pada masyarakat Kalimantan Timur. Ia menilai, kondisi jembatan secara teknis sangat mungkin mengalami perubahan akibat benturan berulang.
“Yang dirugikan itu rakyat Kalimantan Timur. Jembatan Mahakam Ulu ini bukan sekadar infrastruktur biasa, tapi sudah menjadi salah satu pilar ekonomi Kaltim, terutama untuk lintasan logistik ke arah Berau dan Kutai Barat,” ujarnya.
Ananda mengungkapkan, dari hasil komunikasinya dengan pimpinan proyek (pimpro) Jembatan Mahakam Ulu, sebenarnya aturan dan persyaratan teknis terkait lalu lintas kapal di bawah jembatan sudah sangat jelas.
“Hilirmudik kapal di pengolongan jembatan itu seharusnya dilakukan saat air sungai surut, antara pukul 12.00 Wita sampai 15.00 Wita. Ada juga syarat volume muatan, jumlah asis kapal, dan ketentuan lainnya. Semua itu sebenarnya bisa dilaksanakan secara maksimal,” jelasnya.
Ia menekankan, kejadian tabrakan jangan sampai terus-menerus terjadi akibat kelalaian manusia (human error) atau ketidakpatuhan terhadap aturan yang sudah ada.
“Jangan sampai kita terus menyalahkan faktor alam, tapi tata aturan dan izin kapal yang melintas justru tidak dilaksanakan 100 persen,” tegas Ananda.
Lebih jauh, Ananda mengingatkan dampak ekonomi serius jika gangguan terhadap Jembatan Mahakam Ulu terus berulang. Penutupan jembatan akibat insiden tabrakan dinilai berpotensi menghambat distribusi logistik dan memicu inflasi daerah.
“Kalau distribusi logistik terganggu, alat-alat dan barang ke kabupaten lain akan terhambat. Kalau ini terus terjadi, bisa memicu inflasi. Dampaknya bukan hanya keselamatan, tapi juga ekonomi Kaltim,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, pada 5 Januari lalu telah digelar rapat bersama Gubernur Kalimantan Timur, KSOP, Pelindo, dan Perusahaan Daerah (Perusda) untuk membahas secara rinci penyebab tabrakan kapal terhadap jembatan.
Salah satu hasil pembahasan tersebut, lanjut Ananda, adalah rencana pembentukan satuan tugas (Satgas) evaluasi lintas sektor.
“Satgas ini rencananya melibatkan KSOP, kepolisian, TNI, TNI Angkatan Laut, Balai Wilayah Sungai, dan Pemerintah Provinsi. Harapannya evaluasi ini bisa dilakukan secara komprehensif dan kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria