SAMARINDA – Kebijakan pengadaan kendaraan mewah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memicu gelombang kritik pedas dari para aktivis antikorupsi. Koordinator Pokja 30 Kaltim, Buyung Marajo, menilai langkah Gubernur Rudy Mas’ud ini sebagai bentuk "logika terbalik" yang mengabaikan penderitaan rakyat di tengah hancurnya infrastruktur jalan di Bumi Etam.
Buyung tidak menyembunyikan kekecewaannya saat menyoroti alasan pemerintah yang menganggap mobil dinas usia 5–7 tahun sudah tidak layak pakai. "Kalau sudah 5–7 tahun dianggap tidak layak pakai, apa kabar jalan yang sudah rusak bertahun-tahun di Kaltim?" cetusnya dengan nada menyindir.
Menurut Buyung, sangat tidak etis jika alasan mobilitas pejabat dijadikan pembenaran untuk membeli mobil mewah, sementara masyarakat kecil setiap hari harus bertaruh nasib melewati jalanan yang rusak parah. Ia menegaskan bahwa esensi dari konektivitas adalah perbaikan akses publik, bukan pembaruan fasilitas elit. "Namanya konektivitas itu ya masalahnya jalan, ya dibaguskan dan diperbaiki, ini malah beli mobil," tegas Buyung.
Kritik ini semakin tajam saat membahas penggunaan anggaran daerah yang fantastis, termasuk mobil seharga Rp8,5 miliar di Jakarta yang diklaim Gubernur untuk menjaga marwah masyarakat Kaltim. Bagi Pokja 30, alasan tersebut hanyalah tameng untuk menutupi pemborosan anggaran yang melukai perasaan warga di pedalaman dan pesisir.
"Infrastruktur jalan dan pelayanan dasar masyarakat masih membutuhkan perhatian. Jangan dianggap sudah terpenuhi, lalu akhirnya membeli hal-hal yang sifatnya bukan menyasar masyarakat," ungkapnya. Buyung mengingatkan bahwa kendaraan tersebut dibeli menggunakan uang rakyat melalui APBD, sehingga narasi efisiensi yang selama ini didengungkan pemerintah terasa sangat kontradiktif.
Menutup pernyataannya, Buyung memberikan peringatan keras kepada pemerintah daerah agar lebih bijak dalam menggunakan kewenangan di sisa masa jabatan yang ada. "Hentikan omong kosong ini dan kembalikan uang rakyat. Masih ada empat tahun lagi masa pemerintahan ini. Manakah yang lebih bermanfaat, kepentingan pribadi agar terlihat gagah, atau kepentingan rakyat Kaltim?" pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria