PROKAL.CO, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapan untuk menerima aspirasi masyarakat menjelang rencana aksi demonstrasi besar yang akan digelar pada 21 April 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur, Arih Franata Filifus Sembiring, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda untuk meredam aksi tersebut, melainkan membuka ruang dialog seluas-luasnya.
Arih mengatakan, pertemuan yang digelar Kesbangpol Kaltim bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) hari ini Senin 13 April 2026 semata bertujuan untuk menjalin silaturahmi serta memperkenalkan dirinya sebagai pejabat baru di Kesbangpol. “Saya murni ingin berkenalan dan mengetahui ormas-ormas itu sekaligus menerima masukan, saran, dan kritik untuk membangun Kalimantan Timur,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan rencana aksi 21 April. Menurut dia, agenda demonstrasi justru telah muncul lebih dahulu sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Kepala Kesbangpol pada 11 Maret 2026. “Tidak ada kaitannya sama sekali dengan upaya meredam aksi,” kata Arih.
Terkait rencana demonstrasi, Arih memastikan pemerintah daerah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Ia bahkan menyatakan akan hadir pada saat aksi berlangsung. “Kami siap menerima segala kritik dan saran. Saya juga akan hadir bersama teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengimbau agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak melanggar hukum. “Kita orang Kalimantan Timur punya budaya. Sampaikan aspirasi dengan cara yang beradab dan tidak merusak nama baik daerah maupun diri sendiri,” kata dia.
Arih juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan sejumlah kelompok masyarakat terus berlangsung. Menurut dia, pihak-pihak yang memiliki akses komunikasi dengannya aktif menyampaikan berbagai aspirasi sejak ia menjabat. Ia menegaskan bahwa kantor Kesbangpol terbuka bagi masyarakat untuk berdiskusi maupun mengurus keperluan organisasi.
Di sisi lain, rencana aksi 21 April mencuat seiring meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji. Aliansi yang menamakan diri Perjuangan Masyarakat Kaltim mengklaim telah mengonsolidasikan ribuan massa untuk turun ke jalan.
Koordinator lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menyebut gerakan tersebut lahir dari keresahan masyarakat yang merasa tidak didengar. Hingga kini, lebih dari 4.000 orang dilaporkan telah mendaftar untuk mengikuti aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Sejumlah isu menjadi sorotan dalam aksi tersebut, mulai dari dugaan nepotisme, praktik dinasti politik, hingga kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Kritik juga diarahkan pada pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan yang dianggap kontras dengan kebijakan pengurangan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu.
Aktivis anti korupsi di Kaltim menilai rangkaian kebijakan tersebut menjadi pemicu meningkatnya kekecewaan publik dan mendorong DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket guna menyelidiki berbagai kebijakan pemerintah provinsi.
Selain itu, aliansi juga mengaku telah menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto serta meminta perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung.
Hingga kini, pemerintah provinsi belum menyampaikan tanggapan resmi secara menyeluruh terhadap tuntutan yang berkembang. Namun pemerintah berupaya menjaga ruang komunikasi tetap terbuka di tengah meningkatnya dinamika sosial-politik di daerah tersebut. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co