PROKAL.CO, SAMARINDA - Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Samarinda memastikan kesiapan dalam mengamankan rencana aksi demonstrasi besar yang akan digelar pada 21 April 2026 mendatang. Aksi tersebut akan dipusatkan di dua lokasi utama, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim.
Kapolres Samarinda, Hendri Umar, mengatakan pihaknya telah memantau rencana aksi yang akan dilakukan oleh aliansi yang menamakan diri Perjuangan Masyarakat Kaltim. “Kami sudah memonitor kegiatan tersebut. Nantinya aksi akan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Kantor DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Kaltim,” ujarnya, Senin 13 April 2026.
Ia menegaskan, pengamanan akan dilakukan secara maksimal sebagai bentuk pelayanan kepolisian agar aksi unjuk rasa dapat berjalan aman, tertib, dan kondusif.
“Kami akan melakukan pengamanan untuk memastikan kegiatan unjuk rasa berlangsung dengan aman, tentram, tertib, dan kondusif,” tambahnya. Kapolres juga mengimbau masyarakat, khususnya warga Kota Samarinda, untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menekankan pentingnya menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara-cara yang baik dan sesuai aturan.
“Kita sebagai warga negara tentu memiliki intelektual yang baik. Kita tahu bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan baik,” tegasnya.
Terkait jumlah massa yang diperkirakan akan hadir, Hendri Umar menyebut masih bersifat dinamis. Dengan waktu pelaksanaan yang masih sekitar sepekan, jumlah peserta aksi berpotensi bertambah maupun berkurang. Jika massa yang hadir dalam jumlah besar, Polres Samarinda akan meminta dukungan tambahan dari Polda Kalimantan Timur, termasuk dari satuan Dalmas dan Brimob.
“Kami akan menyesuaikan dengan jumlah massa. Jika cukup besar, kami akan minta bantuan pengamanan dari Polda Kaltim, termasuk dari Dalmas dan Brimob,” jelasnya.
Sementara itu, gelombang aksi 21 April disebut sebagai puncak dari meningkatnya ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dan Wakil Gubernur Seno Aji. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengklaim telah mengonsolidasi ribuan massa untuk turun ke jalan. Hingga saat ini, tercatat sekitar 4.075 orang telah mendaftar untuk mengikuti aksi tersebut.
Koordinator Lapangan, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan aspirasi murni masyarakat, bukan kepentingan politik sesaat. “Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” ujarnya.
Aksi ini akan mengusung sejumlah isu, mulai dari dugaan nepotisme, praktik dinasti politik, hingga kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Selain itu, sejumlah kebijakan pemerintah provinsi turut menjadi sorotan. Di antaranya pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan mencapai Rp25 miliar. Di sisi lain, muncul kebijakan pemangkasan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai berpotensi berdampak pada masyarakat kurang mampu. (*)
Editor : Indra Zakaria