Oleh: Rusdiansyah Aras
KEGADUHAN di lingkar kabinet Gubernur Rudy Mas’ud belakangan ini bukannya mereda, malah tampak seperti bola salju yang terus menggelinding. Menariknya, saya mencatat setidaknya sudah tiga kali beliau melontarkan permohonan maaf secara terbuka—terakhir bahkan dimuat secara luas oleh media nasional seperti Kompas.com. Namun, mengapa isu ini tetap muncul dan muncul lagi dengan angle yang berbeda-beda?
Fenomena ini membawa kita pada satu refleksi kritis tentang bagaimana informasi dikelola dan dikonsumsi di era digital saat ini.
Antara Konten dan Produk Jurnalistik
Kita harus jernih membedakan mana informasi yang lahir dari jempol influencer atau selebgram, dan mana yang merupakan produk jurnalistik. Seorang influencer mungkin memiliki jangkauan (reach) yang luas, namun mereka bukanlah jurnalis. Seringkali, kutipan yang diambil kurang lengkap atau konteks persoalan tidak dipahami secara utuh sebelum diunggah.
Berbeda dengan jurnalisme.
Di ruang redaksi, sebuah berita tidak langsung tayang begitu saja. Ada proses penyaringan yang ketat: mulai dari verifikasi di lapangan, pengolahan oleh Redaktur, peninjauan oleh Redaktur Pelaksana (Redpel), hingga restu akhir dari Pemimpin Redaksi (Pemred). Ada etika, ada check and recheck, dan ada tanggung jawab profesi di dalamnya.
Saat ini, peran pers sangat diperlukan sebagai penjernih air yang keruh. Pers bukan sekadar corong, tapi benteng akurasi di tengah tsunami informasi yang seringkali salah kutip atau salah tafsir.
Langkah Antisipatif: Menjawab Isu, Kritik, dan Saran Publik
Agar kegaduhan tidak menjadi konsumsi harian yang kontraproduktif, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam merespons dinamika publik. Berikut adalah beberapa langkah antisipatif yang saya usulkan:
Penguatan Single Spokesperson (Juru Bicara Tunggal)
Kegaduhan sering terjadi karena terlalu banyak pintu informasi. Gubernur perlu menunjuk juru bicara yang kompeten dan memahami teknis birokrasi agar tidak ada pernyataan yang tumpang tindih atau kontradiktif.
Optimalisasi Media Center sebagai Rumah Pers
Jangan menjauh dari wartawan. Pemerintah harus merangkul pers sebagai mitra strategis. Media Center yang aktif akan memudahkan jurnalis mendapatkan konfirmasi cepat, sehingga isu-isu yang simpang siur di media sosial bisa segera diklarifikasi dengan data yang valid.
Digital Listening & Response Team
Bentuk tim khusus yang bertugas memantau percakapan di media sosial. Tugasnya bukan untuk membungkam kritik, melainkan untuk memetakan apa yang sedang dikeluhkan publik, lalu menjawabnya dengan edukasi dan tindakan nyata, bukan sekadar narasi pembelaan diri.
Manajemen Krisis: Akui, Perbaiki, Tindak Lanjut
Jika ada kesalahan, permintaan maaf adalah langkah awal yang baik. Namun, publik membutuhkan langkah "setelah itu". Setiap permintaan maaf harus dibarengi dengan perubahan kebijakan atau tindakan konkret yang bisa dirasakan masyarakat, agar isu tersebut tidak terus diproduksi ulang oleh pihak lain.
Ruang Dialog Terbuka
Membuka ruang diskusi berkala antara pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan pimpinan media. Dialog ini berfungsi untuk menyerap aspirasi sekaligus mendinginkan suhu politik yang memanas akibat miskomunikasi.
Penutup
Di tengah riuhnya suara di media sosial, kita butuh kejernihan pers untuk melihat kebenaran. Dan bagi pemerintah, mendengar kritik dengan kepala dingin adalah obat paling mujarab untuk meredam kegaduhan. Mari kita bangun Kaltim dengan komunikasi yang sehat dan kerja nyata.(rd)
Editor : Indra Zakaria