SAMARINDA – Di atas kertas, daya tampung Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kota Samarinda untuk tahun ajaran 2026/2027 mengalami surplus. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mencatat tersedia 14.512 kursi yang siap menampung 13.079 lulusan SD tahun ini. Secara logika matematika, seluruh lulusan SD dipastikan mendapat jatah bangku sekolah.
Namun, realitas di lapangan berkata lain. Surplus kuota tersebut tidak otomatis membuat jalan menuju sekolah negeri menjadi mulus. Sejumlah orang tua murid justru mengaku kewalahan dan merasa ruang gerak mereka untuk memilih sekolah kian menyempit akibat ketatnya pembagian rayon dan melonjaknya standar nilai.
Terjebak Aturan Rayon, Orang Tua "Pindah-Pindah" Sekolah
Fenomena ini dirasakan langsung oleh salah satu warga Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang. Demi mengamankan satu kursi negeri untuk anaknya, ia mengaku harus "berkeliling" dari satu sekolah ke sekolah lain guna mencari kepastian jalur pendaftaran.
Awalnya, ia mencoba peruntungan di SMP Negeri 22, lalu bergeser ke SMP Negeri 2. Setelah peluang di kedua sekolah favorit tersebut tertutup, barulah ia mengalihkan bidikan ke sekolah yang berada dalam radius zonasi tempat tinggalnya, yakni SMP Negeri 11.
Berdasarkan data teknis Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, alamat tempat tinggalnya masuk dalam Rayon 3. Wilayah ini mencakup Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Utara, dengan sebaran sekolah meliputi: SMP Negeri 11, 12, 13, 19, 26, 27, 29, 30, 42, 47, dan 48.
Meski pilihan sekolah di dalam rayon cukup banyak, ia merasa sistem zonasi saat ini jauh lebih kaku dibanding regulasi tahun-tahun sebelumnya. “Kalau sekarang kita pakai zona, jadi sulit. Dulu tidak seperti ini, mau daftar ke sekolah mana saja bisa dicoba dulu. Kalau tidak diterima, baru bisa pilih sekolah lain,” keluhnya saat ditemui di salah satu lokasi pelayanan SPMB, Jumat (12/6/2026). Ia menambahkan, meski memahami esensi kebijakan pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan melalui sistem rayon, naluri sebagai orang tua tetap menginginkan sekolah dengan rekam jejak terbaik untuk anaknya.
“Sebenarnya kita maunya pasti (sekolah) yang bagus. Cuma kalau aturannya sudah seperti itu, ya tidak bisa apa-apa lagi, kecuali mencoba lewat jalur prestasi,” cetusnya pasrah.
Inflasi Nilai: "Nilai 90 Sekarang Terasa Biasa Saja"
Selain masalah zonasi geografis, tantangan berat lainnya ada pada jalur prestasi akademik. Para orang tua mengeluhkan terjadinya "inflasi" nilai peserta didik tahun ini. Persaingan nilai rapor dan prestasi dinilai jauh lebih kompetitif dan menggila dibanding beberapa tahun lalu.
“Anak saya yang terdahulu, punya nilai 90 itu sudah aman sekali bisa masuk. Sekarang, nilai 90 itu seperti biasa saja, saingannya banyak yang lebih tinggi. Jadi kita bingung harus lari ke mana lagi,” ungkapnya dengan nada cemas.Pemerintah memang menyediakan alternatif sekolah swasta bagi calon siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri. Namun bagi mayoritas warga, opsi ini menjadi batu sandungan besar karena faktor finansial. Sekolah negeri tetap menjadi buruan utama karena bebas biaya alias gratis.
“Kita usahakan negeri dulu karena gratis. Kalau swasta kan ada biaya masuk, daftar ulang, belum lagi SPP bulanan. Anak saya yang pertama dulu masuk swasta, awal masuknya saja sudah habis sekitar dua jutaan rupiah,” bebernya.
Keluhan senada juga meluncur dari bibir seorang warga Samarinda Ulu. Sebagai orang tua tunggal (single parent), faktor biaya adalah penentu utama kemana anaknya akan melanjutkan sekolah. Baginya, kegagalan menembus sekolah negeri akan menjadi beban berat bagi dapur keluarganya. “Swasta itu berat, saya sendirian yang membiayai semuanya. Kalau di negeri kan tidak bayar. Jadi saya sangat berharap anak saya bisa lolos,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, proses seleksi SPMB SMP di Samarinda masih terus berjalan, diiringi harap-harap cemas ribuan orang tua yang menginginkan jaminan pendidikan gratis dari negara. (*)
Editor : Indra Zakaria