PROKAL.CO- Masalah ketimpangan daya tampung sekolah kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMP di Kota Samarinda tahun ini. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda mencatat adanya selisih yang cukup besar antara jumlah kelulusan siswa tingkat dasar dengan ketersediaan bangku di sekolah negeri yang mencapai hampir 3.000 kursi.
Berdasarkan data yang dihimpun, total lulusan SD di Samarinda mencapai 13.079 siswa. Sementara itu, kuota atau daya tampung yang tersedia di seluruh SMP negeri di Kota Tepian hanya mampu mengakomodasi sebanyak 10.053 siswa. Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Samarinda, Mohammad Wahiduddin, membenarkan adanya ribuan calon siswa yang dipastikan tidak akan mendapat tempat di sekolah negeri karena keterbatasan kuota tersebut.
“Kalau kita bicara SMP negeri, daya tampungnya hanya 10.053. Dari 13.079 lulusan SD, pasti ada yang tidak tertampung di negeri,” terang Wahiduddin saat ditemui di Kantor Disdikbud Samarinda.
Wahiduddin menjelaskan bahwa jalur domisili dalam SPMB sejatinya sudah dirancang untuk menyaring siswa berdasarkan jarak geografis menggunakan perhitungan titik koordinat antara rumah calon siswa dan sekolah tujuan. Kendati demikian, sistem zonasi ini tetap memiliki batas maksimal dan tidak bisa memaksakan kapasitas ruang kelas yang ada.
“Jalur domisili itu mengukur jarak antara sekolah sebagai titik koordinat dengan rumah masyarakat,” jelasnya. Menurutnya, akar masalah utama dari carut-marutnya penyerapan siswa ini bukan terletak pada kerusakan sistem aplikasi pendaftaran, melainkan pada distribusi penduduk yang tidak merata, terutama di kawasan padat.
“Jumlah calon siswa di satu lingkungan terhadap daya tampung sekolah itu melebihi. Otomatis ada yang memang tidak tertampung,” beber Wahiduddin. Terkait desakan penambahan sekolah baru, Wahiduddin menilai kebijakan tersebut tidak bisa diambil secara tergesa-gesa tanpa perhitungan matang. Ia mencontohkan perbandingan wilayah padat seperti kawasan Jalan Juanda di Samarinda Ulu dengan Kecamatan Palaran yang memiliki tekanan pendaftaran berbeda.
“Sekolah itu tidak serta merta bisa diadakan. Harus ada analisis dan kajian. Jumlah sekolah negeri dan swasta kita itu cukup,” tuturnya. “Kalau di Juanda dibandingkan Palaran, jumlah masyarakatnya jauh lebih kecil dibandingkan Juanda. Di Juanda ada beberapa sekolah, tapi tetap masih ada yang tidak tertampung.”
Disdikbud Samarinda juga menegaskan bahwa seluruh proses simulasi pembagian rayon dan pemetaan lulusan telah dikaji secara berulang-ulang sebelum SPMB dibuka. “Semua kita kaji, bahkan kita simulasikan berulang-ulang sampai semua sekolah,” kata Wahiduddin menambahkan.
Di sisi lain, ia meluruskan persepsi masyarakat mengenai kendali sistem daring SPMB. Penjagaan dan kontrol penuh atas aplikasi tersebut berada di bawah otoritas Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga pihak sekolah maupun Disdikbud tidak memiliki akses untuk mengubah data secara sepihak. “Kontrol aplikasi itu ada di Kominfo, bukan di Dinas Pendidikan. Jadi tidak bisa diotak-atik,” ucapnya tegas.
Meskipun pendaftaran dilakukan secara daring, pihak sekolah di Samarinda dipastikan tetap membuka posko pelayanan fisik di lokasi untuk membantu para orang tua murid yang mengalami kendala teknis atau gagap teknologi.
“Sekolah itu menyediakan layanan untuk membantu masyarakat yang gaptek, terutama emak-emak yang datang langsung,” selorohnya. Sebagai penutup, Wahiduddin mengingatkan bahwa keberadaan sekolah swasta di Samarinda justru menjadi solusi krusial untuk menutup defisit kuota ini. Jika dihitung secara total keseluruhan, gabungan daya tampung SMP negeri (10.053 kursi) dan SMP swasta (4.459 kursi) sebenarnya sangat mencukupi untuk menampung seluruh lulusan SD yang ada. “Kalau semua dipaksakan masuk negeri, bisa kolaps sekolah swasta,” pungkasnya menutup perbincangan. (*)
Editor : Indra Zakaria