SAMARINDA— Inspektorat Daerah Kota Samarinda bergerak cepat membedah transparansi anggaran pendidikan. Sebuah tim khusus resmi diterjunkan untuk mengaudit secara maraton pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) di sejumlah sekolah.
Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam pemanfaatan dana pendidikan. Saat ini, proses pemeriksaan telah berjalan dan berada di tahap krusial pengumpulan data serta penelusuran dokumen.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Firdaus Akbar, mengonfirmasi bahwa tim pemeriksa sudah bergerilya di lapangan. “Ya, masih kami dalami. Saat ini masih tahap pengumpulan data. Nanti kami analisis, baru kami simpulkan,” ungkap Firdaus saat memberikan keterangan.
Firdaus menegaskan, pemeriksaan ini tidak serta-merta didasari oleh prasangka penyimpangan. Audit diawali dengan mencocokkan dokumen perencanaan awal sekolah dengan realisasi penggunaan anggaran di lapangan, serta memastikan kesesuaiannya terhadap petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
“Banyak (yang diperiksa). Salah satunya tentu kesesuaian dengan petunjuk teknis. Kemudian kami juga akan melihat apa yang sudah disusun dalam perencanaannya. Dokumen perencanaan itu akan kami minta terlebih dahulu,” jelasnya.
Guna mendalami materi pemeriksaan, Inspektorat menerapkan kombinasi dua metode kerja. Pihak sekolah bisa saja disambangi langsung oleh tim audit, atau dipanggil secara formal ke kantor Inspektorat untuk memberikan klarifikasi.
“Bisa dua-duanya. Kami bisa datang langsung ke sekolah, atau pihak sekolah kami panggil untuk dimintai keterangan. Kedua cara itu akan kami lakukan,” tambah Firdaus. Mengingat banyaknya jumlah sekolah di Samarinda serta keterbatasan sumber daya personel, audit tahap awal ini kemungkinan besar akan menggunakan metode uji sampel.
Firdaus belum membeberkan secara terperinci sekolah mana saja maupun berapa total lembaga pendidikan yang masuk dalam radar pemeriksaan awal ini. “Karena keterbatasan, kemungkinan kami akan memulai dengan sampel terlebih dahulu. Saya belum tahu (detail jumlahnya). Tim masih bergerak, jadi saya belum mengetahui detailnya,” aku Firdaus.
Proses pengumpulan dan analisis data ini ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir Agustus 2026. Seluruh temuan serta kesimpulan akhir nantinya akan langsung diserahkan kepada Wali Kota Samarinda sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Insyaallah akhir Agustus sudah selesai. Hasilnya akan segera kami laporkan kepada wali kota. Tim sudah dibentuk dan sudah mulai bekerja,” pungkasnya tegas. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co