SAMARINDA – Penerapan sistem parkir berlangganan di Kota Samarinda tak sekadar urusan penataan retribusi, melainkan komitmen penuh untuk membumiharuskan keberadaan juru parkir (jukir) liar. Merespons keraguan masyarakat di media sosial, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam membiarkan praktik premanisme perparkiran terus menggerogoti wajah kota.
Guna mengawal kebijakan tersebut, Pemkot Samarinda menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum berskala besar. Tak main-main, tim gabungan ini akan menerjunkan personel Pemkot, Polri, hingga TNI, dengan sokongan penuh dari Denpom dan Brimob.
Hotline pengaduan darurat pun disiapkan. Jika ada warga berlangganan yang tetap ditarik uang parkir atau mendapat ancaman verbal maupun fisik dari jukir liar, Satgas dipastikan bakal langsung bergerak menyerbu lokasi dan menangkap para pelaku.
Andi Harun tak menampik bahwa memberantas jukir liar hingga nol persen adalah tantangan berat. Namun, melangkah melakukan perubahan jauh lebih baik ketimbang membiarkan kebocoran dan ketidaknyamanan berlarut-larut.
"Tidak ada yang bisa menjamin (bersih 100 persen). Tapi lebih tidak terjamin lagi kalau kita tidak memulai dan melakukan sesuatu! Kalau ada pengguna parkir dan masih ada praktik jukir liar terus diancam, akan ada hotline yang bisa dihubungi langsung. Tim Satgas penegakan hukumnya akan bergerak," tegas Andi Harun.
Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Andi Harun menempatkan ketertiban perparkiran sebagai bagian vital dari strategi besar membangun Samarinda sebagai pusat kota jasa, perdagangan, rekreasi, dan kuliner di Kalimantan Timur.
Tanpa kekayaan sumber daya alam seperti batu bara atau emas yang dimiliki kabupaten tetangga, Samarinda sangat bergantung pada kenyamanan pengunjung, baik warga lokal maupun pendatang dari Balikpapan, Bontang, hingga luar Kaltim.
"Untuk kota jasa dan perdagangan, yang namanya disiplin sosial, pelayanan publik, kota yang kita atur secara baik, kita harus bekerja sama bahu-membahu untuk mengendalikan permasalahan-permasalahan sosial. Kalau pengunjung atau orang yang datang ke Samarinda kerap mendapatkan perlakuan yang tidak baik, kunjungan ke Samarinda tentu akan menjadi kendala," ungkapnya.
Andi Harun mewanti-wanti agar penataan ketertiban kota ini disadarkan sebagai kepentingan jangka panjang seluruh warga, bukan sekadar program populis saat dirinya menjabat.
"Saya selalu bilang, jangan lakukan sesuatu karena hanya saya Wali Kotanya. Saya datang dan pasti akan pergi, diikat oleh periode tertentu. Tetapi kebutuhan kedisiplinan dan keteraturan kota tidak bergantung pada pemimpinnya, karena itu adalah kebutuhan kita semua," pungkas Andi Harun. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co