SAMARINDA — Keterlambatan pembayaran gaji dan hak-hak bagi 1.035 Tenaga Kesehatan (Nakes) di RSUD Abdul Wahab (AW) Sjahranie Samarinda memicu gelombang kritik pedas dari DPRD Kalimantan Timur. Manajemen rumah sakit plat merah milik Pemprov Kaltim tersebut didesak untuk bertanggung jawab penuh dan tidak menumbalkan pelayanan kesehatan masyarakat.
Reaksi keras ini dilontarkan langsung oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. Ia menegaskan bahwa alasan penundaan akibat kendala administrasi maupun arus kas (cash flow) merupakan cermin kelalaian tata kelola internal manajemen.
"Kami mengharapkan ada tanggung jawab penuh, terutama dari manajemen rumah sakit untuk segera menyelesaikan kewajiban itu. Apalagi anggaran untuk 12 bulan penuh dari APBD Kaltim 2026 sebenarnya sudah dianggarkan dan dipastikan melalui Sekda," tegas Salehuddin.
Sebagai rumah sakit rujukan utama di Kaltim hingga kawasan Indonesia Timur, RSUD AW Sjahranie dinilai wajib memiliki skenario cadangan jika terjadi keterlambatan teknis transfer daerah, bukan justru membiarkan nakes terlunta-lunta.
"Toh ini kewajiban Pemprov. Jika ada kendala teknis atau perlambatan transfer kas daerah, manajemen harus bisa memutar otak mencari alternatif sesuai regulasi yang ada. Hak nakes yang berada di garda terdepan tidak boleh ditunda dengan alasan apa pun," cecarnya.
Menanggapi potensi aksi mogok kerja yang berembus dari kalangan nakes, Komisi I DPRD Kaltim mendesak manajemen RSUD AW Sjahranie segera duduk bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim untuk mengesekusi pembayaran secepatnya.
"Jangan sampai gara-gara ketidakmampuan manajemen mengelola cash flow, pelayanan rujukan masyarakat di Kaltim yang menjadi taruhannya. Titik intinya harus tuntas secepatnya!" pungkas Salehuddin. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co