SAMARINDA — Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya angkat bicara merespons aksi demonstrasi Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER) Kaltim pada Senin (14/9/2026). Pihak dinas membeberkan klarifikasi resmi terkait temuan uang ratusan juta di ruang bidang hingga isu keberangkatan Kepala Dinas ke Jakarta.
Staf Bidang Minerba Dinas ESDM Kaltim, Ivan, didampingi Kasubbag Umum Harley Saragi, menegaskan bahwa instansinya sangat terbuka dan kooperatif terhadap proses pemeriksaan internal yang tengah berjalan di Inspektorat Kaltim.
“Kaitannya dengan pemeriksaan Inspektorat, memang sudah berjalan beberapa bulan lalu usai Lebaran. Terkait uang menjadi salah satu poin pemeriksaan, termasuk Kepala Bidang kami, semua sudah memberikan keterangan apa adanya sesuai fakta lapangan. Kita tinggal menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat,” ujar Ivan di hadapan massa aksi.
Baca Juga: Uang Ratusan Juta di Ruang Kabid Disorot, JAMPER Kaltim Demo di Dinas ESDM!
Ia menambahkan bahwa langkah pembinaan dan sanksi administratif berjenjang sesuai aturan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijatuhkan oleh pimpinan. Hal ini mencakup tindak lanjut atas penggeledahan Kejati Kaltim pada Maret 2026 lalu yang menemukan uang tunai Rp189,5 juta di ruang kabid serta alir dana Rp20 juta dari pihak ketiga.
“Terkait tindakan Kepala Dinas soal temuan uang ini, tentu sudah ada pembinaan dan teguran kepada bawahan agar peristiwa ini tidak terulang. Semua data dan keterangan terkait materi penggeledahan sudah kami sampaikan secara transparan ke Inspektorat,” tambahnya.
Kadis Disebut Rapat Gatrik, Sistem Pelayanan Diklaim Serba Online
Menanggapi sorotan tajam massa terkait keberadaan Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, yang dituding menggelar pertemuan tertutup dengan pengusaha tambang pemegang PKP2B di Jakarta, pihak dinas memberikan bantahan tegas.
Berdasarkan surat tugas resmi, keberangkatan Kadis ESDM Kaltim ke Ibu Kota murni untuk menjalankan tugas kedinasan negara. “Kalau yang kami tahu, berdasarkan surat tugas Pak Kadis menghadiri rapat dinas dengan topik Ketenagalistrikan (Gatrik) di Jakarta,” ungkap perwakilan dinas meluruskan rumor yang beredar.
Pihak Dinas ESDM Kaltim juga menepis anggapan adanya celah kompromi atau lobi-lobi khusus dengan pelaku usaha pertambangan di luar koridor hukum. Penggunaan sistem perizinan berbasis digital dinilai telah menutup ruang interaksi langsung.
“Sekarang semua sistem sudah online menggunakan Online Single Submission (OSS). Jadi hampir dipastikan sangat minimal bertatap muka langsung dengan pelaku usaha,” pungkas Ivan. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto belum memberikan respons atau pernyataan tambahan saat dikonfirmasi media terkait aksi unjuk rasa di kantornya.(*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co