PROKAL.CO- Aliran Sungai Karang Mumus (SKM) kian sekarat akibat kemarau panjang. Menyusutnya debit air secara drastis di bagian hulu hingga tengah sungai mencuatkan fakta memprihatinkan terkait kerusakan parah pada Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat ekspansi pertambangan, perumahan, serta perkebunan.
Di kawasan hulu, anak sungai seperti Sungai Bawang, Berambai, dan Pampang dilaporkan mengering total. Kondisi tak jauh beda terjadi di wilayah tengah, mulai dari Bendungan Lempake, Sekolah Sungai, hingga Lempake Tepian. Air di bagian hilir yang membentang dari Griya Mukti hingga Jembatan 1 saat ini hanya mengandalkan siklus pasang surut Sungai Mahakam, bukan karena pasokan alami sungai.
Ketua Gerakan Memungut Sehelai Sampah di Sungai Karang Mumus (GMSS-SKM) Samarinda, Misman, menilai penyusutan air ini bukan sekadar fenomena cuaca tahunan, melainkan dampak kehancuran vegetasi penangkap air di area DAS seluas 32.196,3 hektare tersebut.
“Untuk bagian hulu dan tengah di musim kemarau kalau DAS-nya, pohon dan rumput liarnya, habis akan terjadi kekeringan total. Sedangkan di bagian hilir kalau kemarau akan tercemar limbah kota dan air asin atau intrusi,” ujar Misman.
Dulu Lumbung Padi, Kini Terancam Hilang Ruang Kehidupan
Alih fungsi lahan yang masif membuat kawasan Lempake mengalami kerugian ekologis paling kentara. Wilayah yang pada era 1980-an dikenal sebagai lumbung padi utama Kota Samarinda itu kini harus menelan pil pahit akibat krisis air yang berkepanjangan.
“Tahun 80-an Lempake masih merupakan lumbung padi. Sekarang karena ekosistemnya berubah dan pembangunan tidak berbasis DAS, Lempake krisis padi. Secara umum pemerintah gagal membagi ruang kehidupan,” tegas Misman.
Ia mengkritik kebijakan pengelolaan yang kerap memperlakukan sungai sekadar sebagai kanal pembuang banjir, bukan sebagai penopang kehidupan yang harus dijaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitasnya. Kerusakan DAS menjadi akar masalah ganda: memicu banjir saat musim hujan dan membawa kekeringan parah ketika kemarau.
Pemerintah kota dan masyarakat mendesak diperlukannya skema kompensasi ekologi dalam setiap alih fungsi lahan, seperti pembangunan infrastruktur publik maupun perumahan yang mengorbankan rawa penampung air. Tanpa perbaikan tata ruang berbasis DAS, krisis air bersih dan ancaman kegagalan panen di Kota Samarinda dipastikan bakal terus berulang. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co