Pemkot Samarinda Awasi 5 Sektor Antisipasi Inflasi, Antrean SPBU Disorot

Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 13 Oktober 2026 | 22:55 WIB
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri
Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri

 

SAMARINDA - Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, menekankan pengendalian inflasi tak sekadar berkutat pada intervesi pasar. Makanya, Pemkot Samarinda memperkuat Langkah tegas untuk 5 sektor demi menjaga kesinambungan pasokan pangan.

Di bidang pertanian, katanya, Pemkot Samarinda menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi dampak El Nino. Pun dengan pergeseran awal musim hujan yang diperkirakan baru terjadi pada dasarian II November 2026.  "Antisipasi itu diarahkan untuk menjaga produktivitas padi dan komoditas hortikultura agar tidak terganggu oleh perubahan kondisi iklim," Ungkap Saefuddin Zuhri. Selasa (13/10/2026).

Di sektor perikanan, lanjut Saefuddin Zuhri, Pemkot Samarinda memastikan kelancaran alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan.  "Langkah ini penting untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan dan menjaga pasokan ikan layang serta tongkol di TPI," terangnya.

Lebih lanjut ia menekankan, penataan operasional SPBU hingga 24 jam turut didorong untuk mengurai antrean dan memperlancar distribusi logistik. Termasuk komoditas pangan. "Langkah ini untuk menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan dengan memantau harga. Ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keberlangsungan produksi juga menjadi faktor penentu yang harus ditangani secara bersamaan," Jelas Saefuddin Zuhri.

Pemkot Samarinda juga memperkuat tata kelola data sebagai bagian dari strategi perlindungan masyarakat. Dinsos, Disdukcapil serta Diskominfo, diminta bersinergi dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Fokusnya untuk memvalidasi data penerima bantuan sosial.

"Pembenahan harus dilakukan melalui pemutakhiran data, integrasi data perlindungan sosial digital, serta pembersihan data ganda. Ini agar memastikan bantuan benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria," ulas Saefuddin Zuhri.

Validasi juga dilakukan terhadap kuota dan sasaran distribusi elpiji 3 kg berdasarkan pemetaan desil rumah tangga. Pendataan pelaku usaha mikro, nelayan, dan petani turut diperkuat agar kebijakan distribusi subsidi lebih tepat sasaran. Bagi Pemkot Samarinda, lanjut Saefuddin Zuhri, akurasi data merupakan fondasi penting untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial dan subsidi memberikan manfaat secara adil serta efektif.  "Melalui koordinasi TPID, penguatan anggaran daerah, GPM, serta pembenahan pasokan dan distribusi, kami berupaya membangun sistem pengendalian inflasi yang lebih Tangguh," urainya. (adv/diskominfo/smd)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
samarinda