SAMARINDA – Ancaman intrusi air laut di tengah kondisi kemarau menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Perumdam Tirta Kencana Samarinda menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, mulai dari penyesuaian produksi air, pemanfaatan sumber air alternatif, hingga distribusi air bersih menggunakan mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Asisten II Pemkot Samarinda, sekaligus Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa skenario untuk menghadapi perubahan kondisi sumber air baku, terutama ketika intrusi air laut meningkat. Menurutnya, salah satu langkah yang disiapkan adalah penyesuaian produksi air sesuai kondisi di lapangan. “Kita akan beritahukan kepada masyarakat melalui media mengenai kondisi yang terjadi. Ketika intrusi air lautnya tinggi, air tersebut jangan dikonsumsi,” Ungkap Marnabas. Rabu (14/10/2026).
Marnabas menjelaskan, penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara bertahap melalui camat dan lurah, kemudian diteruskan kepada ketua RT agar warga mengetahui kondisi air di wilayah masing-masing. “Pemberitahuan ini diberikan agar masyarakat dapat membedakan penggunaan air untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus (MCK) dengan air yang aman untuk diminum atau diolah menjadi makanan,” Jelasnya.
Pemerintah juga menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki dengan melibatkan perusahaan serta masyarakat yang memiliki kendaraan pengangkut air. Penyaluran air direncanakan memanfaatkan fasilitas umum, seperti masjid dan gereja, yang memiliki banyak keran sehingga masyarakat dapat mengambil air di satu titik distribusi. “Kalau kami harus melayani satu-satu, itu tidak bakal terselesaikan. Karena itu, biasanya kami menggunakan masjid, gereja, dan tempat-tempat umum untuk penyaluran air,” Ucap Marnabas.
Selain distribusi air tangki, Perumdam Tirta Kencana juga berupaya meningkatkan ketersediaan air baku dengan memanfaatkan sumber alternatif. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka jalur pengaliran air dari kawasan track dayung menuju Sungai Benanga. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung pasokan air bagi Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Lipan dan Lempake.
Di sisi lain, pemerintah turut mengaktifkan kembali sumur-sumur bor milik masyarakat sebagai bagian dari upaya menghadapi keterbatasan pasokan air. Marnabas mengatakan, hujan yang turun beberapa hari sebelumnya juga diharapkan dapat membantu mengurangi intrusi air laut. Namun, upaya antisipasi tetap dilakukan untuk menghadapi kemungkinan kondisi kemarau berlanjut.
Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada kebutuhan air bersih rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian. “Untuk mengantisipasi kekurangan air di lahan persawahan, pemerintah memanfaatkan void atau cekungan bekas tambang sebagai sumber air yang kemudian dialirkan ke area pertanian,” Katanya.
Menurut Marnabas, hampir 100 unit genset dan pompa air telah disalurkan kepada kelompok-kelompok petani untuk membantu memenuhi kebutuhan pengairan sawah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pangan akibat terganggunya pasokan. “Ini menjadi perhatian Pak Wali Kota agar para petani juga diperhatikan. Karena kalau tidak, terjadi inflasi nanti,” ungkapnya.
Selain menjaga ketersediaan air, Pemerintah Kota Samarinda juga menyiapkan langkah pengendalian inflasi melalui penguatan stok dan intervensi pasar. Ia menjelaskan, kenaikan harga barang dapat terjadi ketika pasokan berkurang atau ketika harga dinaikkan oleh pelaku perdagangan. Untuk mengantisipasi kekurangan pasokan, pemerintah menggandeng PT Varia Niaga, Bulog, dan distributor guna mendatangkan komoditas dari daerah lain.
Jika pasokan dari daerah yang selama ini menjadi mitra mengalami kendala, pemerintah akan mencari alternatif wilayah pemasok. Banjarmasin, misalnya, mulai dilirik sebagai sumber pasokan yang lebih dekat, terutama untuk komoditas cabai.
Sementara itu, apabila kenaikan harga dinilai membutuhkan penanganan langsung, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar melalui penjualan komoditas dengan harga yang lebih terjangkau. amun, ia menegaskan bahwa intervensi harus disesuaikan dengan kondisi pasar. Ketika harga dan pasokan sudah stabil, pemerintah perlu mengurangi intervensi agar keseimbangan ekonomi tetap terjaga.
“Pemerintah harus menjadi penyeimbang. Inflasi jangan sampai berlebihan, deflasi juga jangan sampai terjadi, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa terus meningkat,” pungkasnya. (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co