SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mendorong Badan Pengelola Usaha (BPU) perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat tata kelola bisnis yang profesional, inovatif, transparan, dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Forum Badan Pengelola Usaha Se-Indonesia 2026 di Gedung Theater Lantai III Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kamis (15/10/2026). Dalam paparannya bertajuk Beyond Campus Business: Rekonstruksi Tata Kelola Usaha Perguruan Tinggi, Andi Harun menegaskan bahwa BPU memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian keuangan perguruan tinggi sekaligus menjawab tantangan pendanaan, modernisasi infrastruktur, dan persaingan global.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak cukup hanya mengandalkan kepemilikan aset, unit usaha, dan sumber pendapatan. Kampus harus mengelola seluruh potensi tersebut secara produktif melalui sistem manajemen yang profesional dan akuntabel.
“Sekarang ini butuh banyak hal yang kita benahi, tata kelolanya, kelembagaannya, model bisnisnya, perlu semua dilakukan upaya perbaikan, walaupun sekarang sudah berjalan secara positif,” Ungkap Andi Harun ditemui awak media, Jum'at (16/10/2026). Andi Harun juga menyoroti sejumlah tantangan pengelolaan BPU, mulai dari rekrutmen manajemen yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi bisnis, struktur organisasi yang terlalu administratif, hingga pemanfaatan aset yang belum optimal.
Dirinya mendorong pengelola BPU mengukur kinerja berdasarkan kontribusi bersih, margin usaha, produktivitas aset, efisiensi operasional, serta dampak akademik dan sosial. Selain itu, ia menekankan pentingnya menghubungkan hasil penelitian dengan kegiatan komersialisasi agar inovasi perguruan tinggi mampu menciptakan nilai ekonomi dan memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
Dalam konteks Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Harun melihat peluang besar bagi perguruan tinggi untuk mendukung transformasi ekonomi daerah, khususnya melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan industri, transisi ekonomi hijau, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan hilirisasi inovasi.
“Kaltim tidak boleh hanya menjadi tempat berlangsungnya investasi. Kaltim harus menjadi salah satu pusat lahirnya pengetahuan, teknologi, industri, dan nilai tambah ekonomi nasional,” Pungkas Andi Harun. (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co