SAMARINDA – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa perjuangan mahasiswa untuk mendorong perubahan tidak boleh berhenti di jalanan. Menurutnya, mahasiswa juga harus berani mengambil peran di ruang pengambilan kebijakan tanpa kehilangan idealisme dan keberanian mengoreksi kekuasaan.
Pesan tegas itu disampaikan Andi Harun saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Samarinda di bawah kepemimpinan Zukhrizal Irbhani, serta Pengurus Cabang Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) Kota Samarinda yang diketuai Nur Amalia Putri, masa khidmat 2026–2027, di Teras Kota Samarinda, Sabtu (17/10/2026) malam. Mengusung tema “Menegakkan Keteladanan, Menggerakkan Perubahan”, pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kader PMII dan Kopri untuk memperkuat peran sebagai kekuatan moral, intelektual, sekaligus mitra kritis pemerintah.
Di hadapan para kader, Andi Harun menegaskan bahwa kedekatan antara pemerintah dan organisasi mahasiswa tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam suara kritis. Sebaliknya, mahasiswa harus tetap independen dan berani menyampaikan koreksi apabila menemukan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Bahkan, ia secara terbuka mempersilakan PMII menggelar demonstrasi jika pemerintah melakukan kekeliruan.
“Demo Wali Kota jika ada kebijakan yang salah dan keliru, tapi jangan pernah menutup diri untuk berdialog,” Tegas Andi Harun. Pernyataan itu sekaligus menjadi penegasan bahwa kritik dan dialog tidak harus dipertentangkan. Demonstrasi tetap menjadi bagian dari kontrol sosial, sedangkan ruang dialog diperlukan untuk menguji argumentasi, mempertemukan perbedaan pandangan, dan mencari solusi bagi kepentingan publik. Andi Harun kemudian mendorong kader PMII memperluas medan perjuangan, termasuk dengan mengambil peran di lembaga politik dan pemerintahan. “Baginya, perubahan tidak hanya diperjuangkan melalui tekanan dari luar, tetapi juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan,”ungkapnya.
Ia menilai gerakan mahasiswa dan keterlibatan kader di dalam sistem dapat saling melengkapi. Mahasiswa yang berada di luar pemerintahan tetap menjalankan fungsi kontrol, sementara kader yang masuk ke ruang-ruang strategis dapat memperjuangkan perubahan melalui kewenangan yang dimiliki.
“Tidak cukup perubahan itu dilakukan di jalanan. Kalau suatu hari Sahabat Sa’i dengan semua dinamika pergerakannya sudah cukup, saatnya kita dukung masuk untuk menjadi pelaku sejarah dari dalam gedung,” Ujar Andi Harun.
Meski demikian, Andi Harun mengingatkan bahwa keterlibatan dalam pemerintahan tidak boleh membuat kader kehilangan jati diri. Idealisme, independensi, dan keberanian menyuarakan kebenaran harus tetap dijaga agar perjuangan tidak berubah menjadi sekadar upaya mengejar jabatan. Dalam sambutannya, Andi Harun juga menjelaskan pentingnya tiga kekuatan utama bagi kader PMII, yakni integritas moral, kekuatan intelektual, dan kepemimpinan transformatif.
“Integritas moral, menurutnya, menjadi fondasi agar mahasiswa tidak mudah tunduk pada kepentingan kekuasaan yang bertentangan dengan keadilan. Idealisme organisasi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan berhenti sebagai slogan atau sekadar aktivitas yang ramai di ruang publik dan media sosial,”tuturnya.
Sementara itu, kekuatan intelektual harus terus diasah melalui kebiasaan membaca, berdiskusi, menulis, dan bertukar gagasan secara sehat. Dengan tradisi intelektual yang kuat, mahasiswa diharapkan mampu memahami persoalan secara mendalam, menyusun kritik yang argumentatif, sekaligus menawarkan solusi bagi pembangunan daerah.
“Adapun kepemimpinan transformatif harus dibuktikan melalui keteladanan. Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki jabatan atau gelar organisasi, tetapi harus menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai perjuangan,”ungkapnya.
Andi Harun juga mengaitkan tema pelantikan dengan pemikiran Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, khususnya mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Ia menekankan bahwa perubahan dan kemajuan tidak mungkin dibangun melalui gerakan yang berjalan sendiri-sendiri.
“Solidaritas, konsistensi menjaga nilai, dan kesediaan bekerja bersama menjadi modal penting untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya. Kepada pengurus PC PMII dan Kopri PMII Samarinda yang baru dilantik, Andi Harun mengingatkan bahwa pergantian kepemimpinan harus dimaknai sebagai pembaruan tanggung jawab, bukan sekadar pergantian posisi dalam struktur organisasi.
“Pergantian pengurus pada malam hari ini bukanlah sekadar rotasi kepemimpinan, tapi pembaharuan tanggung jawab,” pesannya. Ia mendorong kepengurusan baru untuk memperkuat kaderisasi, menjaga tradisi intelektual, serta memperluas ruang pengabdian agar keberadaan organisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi. Kekuasaan perlu dikontrol, kebijakan perlu diuji, dan setiap pemimpin harus tetap terbuka terhadap kritik. “Melalui kepengurusan masa khidmat 2026–2027, PMII dan Kopri PMII Kota Samarinda diharapkan mampu melahirkan kader yang tidak hanya lantang menyuarakan perubahan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mewujudkannya,”pungkasnya (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co