SAMARINDA — Pers memiliki peran vital yang jauh melebihi sekadar media publikasi resmi pemerintah. Kehadiran media yang kritis, independen, dan berani membongkar fakta di lapangan sangat dibutuhkan demi menjaga transparansi sekaligus menguji efektivitas kebijakan publik.
Pesan tegas tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Dr. H. Andi Harun, saat menyambut para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan HUT ke-80 Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam acara Welcome Dinner di Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda, Kamis (5/11/2026) malam.
Di hadapan Ketua Umum SPS Januar Primadi Ruswita beserta insan pers dari berbagai penjuru tanah air, Andi Harun menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah dan media tidak boleh berhenti pada kemitraan formal semata. Menurutnya, pers adalah pilar demokrasi strategis yang bertugas menjaga tata kelola pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar.
Andi Harun mengingatkan bahwa seorang kepala daerah tidak boleh menempatkan diri sebagai pemegang kebenaran tunggal. Di tengah dinamika zaman dan tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, seorang pemimpin harus membuka ruang dialog dan responsif terhadap masukan, termasuk dari insan pers.
Ia mengakui bahwa laporan dari jalur birokrasi internal belum tentu menyajikan gambaran menyeluruh di lapangan. Tak jarang, informasi dan investigasi wartawan justru berhasil mengungkap persoalan tersembunyi yang gagal terdeteksi oleh pengawasan rutin pemerintah.
"Sebagai kepala daerah itu harus memperbanyak sharing dan tidak boleh menjadi agen tunggal dari kebenaran. Karena situasi terus berubah, apalagi di tengah tuntutan perbaikan dan peningkatan tata kelola," ujar mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim dua periode tersebut.
Ia bersyukur dikelilingi oleh rekan-rekan jurnalis yang aktif memberikan informasi dari beragam sudut pandang. Temuan pers, lanjutnya, memberi sudut pandang baru yang membantu pemerintah menambal celah pengawasan. Sebagai contoh konkret, Andi Harun menyoroti pemberitaan seputar masalah infrastruktur dan pelayanan publik. Bagi pemerintah, berita semacam itu harus dijadikan pintu masuk untuk melakukan verifikasi, evaluasi, hingga eksekusi perbaikan.
Bahkan, ia secara terbuka menantang para jurnalis untuk memverifikasi setiap janji maupun pernyataan kebijakan yang keluarkannya dengan kondisi riil di masyarakat.
"Kalau saya bilang ada, memang ada. Kalau tidak ada, ayo kita sama-sama pahami keadaan ini. Saya juga sampaikan kepada teman-teman wartawan, ucapan saya ini silakan dicek. Kalau ada pejabat yang menutupi data, beritahu saya," tegas Andi Harun menutup arahannya. (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co