PROKAL.CO, SAMARINDA – Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Samarinda pada 21 Oktober 2026 untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik, baik kepada masyarakat maupun warga binaan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi Ombudsman untuk memastikan pelayanan di lingkungan lapas berjalan sesuai ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Kepala Lapas Kelas IIA Samarinda, Yohanis Varianto atau yang akrab disapa Varit, mengatakan pemantauan dilakukan di sejumlah titik pelayanan. Di antaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapur sehat, klinik, hingga area hunian warga binaan. “Teman-teman dari Ombudsman melakukan pengawasan pelaksanaan layanan, baik di PTSP, kemudian terkait hak-hak warga binaan, pelayanan, mengunjungi Dapur Sehat, klinik, dan hunian warga binaan,” ujarnya diwawancarai di ruangannya, Senin (9/11/2026).
Selain meninjau fasilitas, tim Ombudsman juga melakukan wawancara langsung dengan warga binaan, petugas, serta masyarakat yang sedang mengakses layanan di lapas.
Varit menyebut, pihaknya telah menjalankan pelayanan sesuai standar operasional yang berlaku. Meski demikian, ia berharap kunjungan tersebut dapat menghasilkan masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan ke depan.
“Kami berharap dengan kedatangan Ombudsman ini bisa memberikan masukan agar pelayanan kami ke depannya lebih baik,” katanya. Di sisi lain, Varit turut menyoroti persoalan kelebihan kapasitas atau overcrowded yang masih dihadapi Lapas Kelas IIA Samarinda.
Saat ini, kapasitas hunian lapas hanya mampu menampung 217 orang. Namun, jumlah warga binaan yang menghuni lapas tersebut mencapai sekitar 800 orang. Kondisi itu membuat tingkat kelebihan kapasitas mencapai lebih dari 300 persen.
"Kondisi hunian yang saat ini kapasitasnya 217 orang, namun di huni kurang lebih 800 warga binaan, tentunya ini over kapasitasnya mencapai 300-an persen," ucapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan pelayanan dan pemenuhan fasilitas bagi warga binaan. Karena itu, ia berharap Ombudsman dapat turut memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Samarinda, terkait rencana relokasi lapas.
Varit menyebut, Pemkot Samarinda sebelumnya telah memberikan lahan seluas kurang lebih sembilan hektare untuk rencana relokasi Lapas Kelas IIA Samarinda. “Kami berharap teman-teman Ombudsman bisa memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah kota atau pemerintah provinsi, khususnya Pemkot Samarinda, karena kemarin kami diberikan lahan kurang lebih sembilan hektare untuk relokasi Lapas Kelas IIA Samarinda,” jelasnya.
Ia berharap rencana relokasi tersebut dapat terealisasi sehingga lapas nantinya memiliki lahan lebih luas dan fasilitas hunian yang memenuhi standar operasional.
Dengan kondisi bangunan dan fasilitas yang lebih memadai, pelayanan kepada warga binaan diharapkan dapat berjalan lebih maksimal sekaligus mendukung pemenuhan hak-hak mereka selama menjalani masa pembinaan. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co