SAMARINDA — Proyek penataan jalan penghubung antara Pasar Pagi dan Jalan KH Mas Tumenggung dipastikan terus berjalan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak akan menghentikan pengerjaan fisik meski menuai penolakan dari sebagian pemilik toko yang khawatir akses usahanya terhambat.
Kendati demikian, Pemkot Samarinda tetap membuka ruang lebar bagi para pedagang untuk berdialog. Evaluasi terbuka disiapkan, termasuk opsi merendahkan pagar atau mengubah detail desain jika di lapangan terbukti mengganggu aktivitas perniagaan warga. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penataan kawasan ini bertujuan menciptakan lingkungan kota yang tertib dan bernilai arsitektur, tanpa harus mengorbankan kepentingan para pelaku usaha.
"Kalau memang ketinggiannya menghalangi toko, kita evaluasi. Kalau perlu direndahkan, ya kita rendahkan. Jalan ini memang harus bagus, tetapi jangan sampai menghambat pelaku usaha," tegas Andi Harun. Ia menjelaskan, jalur tersebut merupakan aset strategis pemerintah yang krusial untuk menghubungkan akses menuju pusat perniagaan Pasar Pagi.
Di sisi lain, Andi Harun menyayangkan jika ada pihak yang berupaya memprovokasi atau menghentikan proyek pembangunan secara paksa. Ia menekankan adanya batas tegas antara menyampaikan aspirasi yang konstruktif dan tindakan menghambat jalannya pembangunan. "Jangan ada gerakan yang ingin menghentikan jalan. Kalau sudah sampai menghentikan, itu bukan lagi sekadar menyampaikan keberatan. Kita harus bisa membedakan mana aspirasi dan mana upaya menghambat pekerjaan," ujarnya.
Ia mengimbau para pemilik toko terdampak untuk langsung mendatangi pemerintah guna membicarakan kendala teknis di lapangan. Pemkot berjanji akan memeriksa kondisi riil akses serta menampung usulan ideal terkait tinggi pagar dan lebar sisi kiri-kanan jalan agar kendaraan konsumen tetap leluasa keluar masuk. "Sudah, mari duduk satu meja. Kita dengarkan aspirasinya, lalu nilai bersama. Kalau memang desainnya harus diubah, kita ubah. Berapa tinggi pagar yang dikehendaki supaya tidak mengganggu jualan warga, itu bisa dibicarakan," ucapnya.
Menanggapi dinamika yang terjadi, orang nomor satu di Samarinda itu mengajak seluruh elemen untuk mendinginkan suasana dan mengedepankan komunikasi dua arah. Ia berharap polemik ini tidak digiring ke arah politisasi yang justru memicu kegaduhan. "Ini masalah yang sebenarnya sederhana. Kalau dipolitisasi, akhirnya hanya membuat gaduh. Yang kita cari itu solusi, bukan menghentikan pekerjaan," pungkasnya. (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co