Ia menyampaikan sejumlah barang hasil penertiban, termasuk tabung gas, telah diamankan dalam razia pada tahun-tahun sebelumnya. Barang-barang yang akhirnya dimusnahkan merupakan barang sitaan yang tidak kunjung diambil oleh pemiliknya. "Kalau barangnya sudah diamankan, kami menyarankan para pelanggar untuk mengambil saja. Gratis di Satpol PP, tidak bayar," tegas Anis kepada awak media.
Lebih lanjut, Anis menjelaskan sepanjang 2024 cukup banyak barang sitaan yang telah diambil kembali oleh pemiliknya. Namun, masih terdapat barang yang tidak diklaim sehingga harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Ia juga meminta masyarakat agar tidak mencampuradukkan proses pengambilan barang di Satpol PP dengan proses tindak pidana ringan (tipiring) yang sudah masuk ke ranah pengadilan. Jika pelanggaran telah diproses melalui tipiring, besaran sanksi menjadi kewenangan hakim. Ia menyebut, dalam beberapa perkara sebelumnya, denda yang dijatuhkan hakim berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.
"Jadi jangan sampai disalahkan kalau proses di Satpol PP harus membayar. Tidak ada pembayaran, gratis. Kalau sudah masuk tipiring, itu tergantung keputusan hakim," jelas Anis.
Selain itu, Anis mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki persoalan terkait barang hasil penertiban agar tidak ragu datang langsung ke kantor Satpol PP Kota Samarinda. Ia memastikan pihaknya terbuka menerima pengaduan dan siap memberikan penjelasan apabila terdapat masyarakat yang merasa keberatan atas proses penertiban maupun pengamanan barang. "Yang memang merasa dirugikan, silakan datang ke saya di Satpol PP. Langsung hubungi saya. Saya terbuka, kalau ada hal-hal seperti itu, ayo kita komunikasikan," pungkasnya. (adv/diskominfo/smd)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co