PROKAL.CO, SAMARINDA – Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, mengunjungi Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (16/11/2026). Dalam kunjungannya, Amran memantau langsung penyaluran bantuan pangan di Pasar Segiri sekaligus memastikan upaya pemerintah menjaga stabilitas harga komoditas pangan.
Amran mengatakan, pemerintah menyalurkan bantuan pangan kepada 33,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Menurutnya, program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjaga kestabilan harga pangan di pasaran.
"Kami datang memantau langsung di Kalimantan Timur terkait pembagian bantuan pangan. Bantuan pangan ini akan diberikan kepada 33,2 juta penerima manfaat seluruh Indonesia untuk bulan Oktober, November, dan Desember," ujar Amran diwawancarai.
Selain memantau bantuan pangan, Amran juga memberikan penjelasan terkait penindakan terhadap pelaku permainan harga beras. Ia menegaskan, penindakan yang dilakukan pemerintah menyasar produsen dan distributor besar, bukan pedagang kecil di pasar tradisional.
Ia meminta masyarakat tidak salah memahami edaran mengenai ancaman sanksi bagi pelaku pelanggaran tata niaga beras. Menurutnya, pihak yang mempermainkan harga dan merugikan konsumen di tingkat produsen maupun distributor besar harus ditindak tegas.
"Kami minta Satgas Pangan jangan mengganggu masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Karena yang melakukan adalah level produsen dan distributor. Kalau itu tidak ada ampun," tegasnya.
Amran mencontohkan adanya dugaan praktik penjualan beras dengan harga jauh di atas ketentuan. Ia menyebut beras yang seharusnya dijual sekitar Rp13.500 justru dipasarkan hingga Rp56.000. Ia juga menyinggung ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara serta denda bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Amran menyebut, dalam tiga minggu terakhir terdapat 13 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pangan. Salah satu kasus yang disorot berkaitan dengan dugaan beras fortifikasi yang diklaim mengandung vitamin B12, tetapi berdasarkan temuan yang disampaikannya, kandungan tersebut tidak sesuai dengan klaim produk.
"Yang dianggap punya vitamin B12, padahal tidak ada. Dijual mahal Rp56.000, dijual Rp40.000. Harusnya harganya Rp13.500. Jadi, yang ditipu adalah masyarakat. Dan itu enggak boleh," ungkapnya.
Tidak hanya beras, dalam kunjungannya ke Samarinda, Amran turut menyoroti kebijakan harga pembelian jagung untuk melindungi petani di Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung minimal Rp5.500 per kilogram di tingkat petani. Sementara itu, Bulog menetapkan harga pembelian Rp6.400 per kilogram untuk jagung dengan kadar air 14 persen.
Menurutnya, ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan pemerintah agar petani mendapatkan harga yang layak. Ia juga memastikan Bulog siap menyerap hasil panen petani apabila harga jagung berada di bawah ketentuan. "Kalau ada harga jagung di bawah Rp5.500 atau kadar air 14 itu harganya Rp6.400 di Gudang Bulog. Kalau ada, silakan lapor ke Bulog. Pasti dibeli, diserap," jelasnya.
Amran juga meminta para pelaku usaha tidak memanfaatkan informasi yang tidak sesuai kondisi lapangan untuk membangun persepsi bahwa harga jagung sedang anjlok. Ia mencontohkan informasi di media sosial mengenai penurunan harga jagung di Kabupaten Tuban yang setelah ditelusuri ternyata belum memasuki masa panen.
"Yang menarik kemarin ada di medsos mengatakan ini kami anjlok harga. Kami telusuri kami kejar Itu di Tuban. Ternyata panennya nanti 2 bulan kemudian. Sudah saudaraku, sahabatku, pengusaha, jangan permainkan nasib rakyat kecil," bebernya.
Ia menegaskan kebijakan harga jagung tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga agar peternak tidak terbebani harga pakan.
Pemerintah, lanjutnya, juga menyediakan pakan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga Rp5.000 melalui Bulog sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan peternak.
Amran mengingatkan seluruh pengusaha sektor pangan agar tidak mempermainkan harga maupun merugikan masyarakat kecil. Ia memastikan Satgas Pangan akan diminta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. "Tolong pengusaha sektor pangan jangan permainkan rakyat kecil. Kalau mempermainkan, kami minta Satgas Pangan ditindak, dihukum berat," pungkasnya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co