APBD 2027 Samarinda Terancam Beban Utang Rp209 Miliar, Pemkot Layangkan Surat Kedua ke Pemprov

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Selasa, 17 November 2026 | 09:26 WIB
Andi Harun
Andi Harun

SAMARINDA — Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menghadapi ancaman beban keuangan berat senilai Rp209 miliar yang berpotensi terseret ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Potensi beban ini muncul akibat penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak tahun anggaran 2026 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjelang akhir tahun.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa pengurangan tersebut terdiri dari sekitar Rp70 miliar dari komponen opsen dan Rp139 miliar dari bagi hasil pajak. Angka ini setara dengan 26,24 persen dari target awal alokasi opsen yang telah ditetapkan sebelumnya.

Persoalan utama terletak pada waktu penerbitan kebijakan yang dinilai terlambat. Surat dari Gubernur Kaltim tertanggal 7 Oktober 2026 tersebut turun ketika APBD Perubahan 2026 telah disepakati bersama DPRD, dan sejumlah program fisik maupun kegiatan pemerintahan sudah berjalan menggunakan perhitungan anggaran lama. Karena pekerjaan sudah telanjur berjalan, Pemkot Samarinda tetap memiliki kewajiban pembayaran yang harus diselesaikan. Jika penyesuaian ini tidak dikoreksi, pembayaran atas kegiatan tersebut terancam tertunda dan otomatis menjadi utang yang harus dialokasikan kembali pada APBD 2027.

“Persoalannya, kegiatan sudah telanjur direncanakan dan dilaksanakan dengan dasar pendapatan yang sebelumnya diperhitungkan. Ketika penerimaan itu berkurang, kami tetap harus menyelesaikan kewajiban pembayarannya. Konsekuensinya, beban tersebut berpotensi masuk ke APBD 2027,” ujar Andi Harun.

Sebagai catatan, dalam APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah Samarinda ditargetkan sebesar Rp3,68 triliun, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,34 triliun, pendapatan transfer Rp2,31 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah Rp16,61 miliar.

Pemkot Samarinda melayangkan keberatan dengan bertumpu pada sejumlah hal penting, yakni dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan alokasi, metode penghitungan besaran penerimaan dan pembagian ke kabupaten/kota, serta asumsi yang menjadi penentu angka distribusi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Pemkot meminta Pemprov Kaltim membuka secara transparan kertas kerja penghitungan secara terperinci.

“Yang perlu diperiksa bukan hanya jumlah alokasinya. Dasar aturan, cara menghitung, sampai asumsi yang menghasilkan angka tersebut harus bisa dijelaskan. Kami ingin seluruh prosesnya terbuka,” tegasnya.

Siapkan Surat Kedua dan Buka Opsi Jalur Hukum

Terkait upaya penyelesaian, Pemkot Samarinda sebelumnya telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan peninjauan ulang yang disertai tenggat waktu tujuh hari. Karena tenggat tersebut telah terlewati tanpa tanggapan memadai, Pemkot berencana mengirimkan surat kedua guna menuntut kepastian tindak lanjut dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Di sisi lain, Pemkot juga telah melaporkan persoalan ini secara lisan kepada Ketua DPRD Samarinda dan berencana menyampaikan laporan resmi paling lambat awal pekan depan seiring berlangsungnya pembahasan APBD 2027.

Meski demikian, Andi Harun menyatakan pihaknya belum terburu-buru mengambil jalur hukum. Koordinasi dan dialog tetap dikedepankan. Namun, jika ruang dialog tertutup dan tidak ada koreksi, Pemkot tidak menutup kemungkinan untuk menguji kebijakan tersebut melalui jalur pengadilan maupun berkonsultasi dengan lembaga pengawas seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan Tinggi Kaltim.

“Pemkot tidak sedang meminta agar pendapat kami langsung dianggap benar. Pemerintah provinsi juga perlu menunjukkan dasar kebijakannya. Yang harus dipastikan adalah ketepatan aturan dan perhitungannya,” pungkasnya. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
andi harun