BALIKPAPAN – Kualitas demokrasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan tren penurunan signifikan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltim pada tahun 2024 tercatat sebesar 80,69 poin. Meskipun masih berada dalam kategori “Tinggi,” capaian ini mengalami penurunan drastis sebesar 1,59 poin dari tahun sebelumnya, menyebabkan peringkat Kaltim anjlok dari posisi ke-4 menjadi ke-14 secara nasional.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim, H. Sufian Agus, menyampaikan data ini dalam acara Sosialisasi IDI yang diselenggarakan di Hotel Jatra Balikpapan, Selasa (21/10/2025).
“Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen nasional untuk menilai perkembangan dan kualitas demokrasi di setiap provinsi, mencakup tiga aspek utama, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan fungsi lembaga demokrasi,” jelas Sufian di hadapan peserta yang terdiri dari perangkat daerah, akademisi, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat.
Kebebasan Berkumpul dan Partisipasi Publik Alami Penurunan Tertajam
Sufian Agus menguraikan beberapa indikator utama yang mengalami penurunan tajam di Kaltim:
Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat: Turun dari 82,30 menjadi 66,07 poin.
Partisipasi Masyarakat dalam Memengaruhi Kebijakan Publik: Anjlok dari 100 menjadi 61,82 poin.
Kebebasan dalam Kebijakan Publik: Turun dari 72,73 menjadi 63,64 poin.
Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu: Turun dari 97,97 menjadi 89,11 poin.
Kesetaraan Gender: Turun dari 90,94 menjadi 80,98 poin.
“Penurunan ini tentu menjadi catatan serius bagi kita semua. Dibutuhkan langkah-langkah kolaboratif untuk memperkuat partisipasi publik dan menjaga nilai-nilai demokrasi di Kalimantan Timur,” tegas Sufian.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatima Waty, menambahkan bahwa penurunan peringkat yang cukup jauh ini menuntut strategi bersama lintas sektor untuk memperkuat kualitas demokrasi daerah.
Di tengah penurunan Kaltim, IDI nasional Tahun 2024 justru tercatat mengalami sedikit peningkatan, dari 79,51 menjadi 79,81. Sufian Agus berharap hasil IDI ini dijadikan sebagai kompas pembangunan politik daerah, memastikan arah kebijakan tetap berpihak pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Kaltim, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. (*)
