Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggota DPRD Balipapan Tolak Pemotongan TPP Tenaga Kesehatan

R
Ilustrasi uang
Ilustrasi uang

 


Advertisement

BALIKPAPAN — Rencana Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengurangi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun anggaran 2026, khususnya yang menyasar tenaga kesehatan, menuai reaksi keras dari DPRD Balikpapan.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa upaya efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kesejahteraan tenaga medis yang menjadi pilar utama pelayanan publik.

“Kami akan memperjuangkan agar pegawai, terutama tenaga kesehatan, tidak menjadi korban efisiensi. Kalau ada penyesuaian anggaran, semestinya diarahkan ke kegiatan yang tidak berpengaruh langsung terhadap masyarakat,” ujar Gasali, Rabu 29 Oktober 2025.

Advertisement

Menurutnya, peran tenaga kesehatan sangat vital dalam menjaga mutu layanan publik, terutama mengingat kebutuhan layanan medis yang meningkat pasca-pandemi. Ia khawatir pemotongan TPP justru akan menurunkan motivasi kerja, yang pada akhirnya berdampak negatif pada kualitas pelayanan kepada warga.

“Tenaga kesehatan itu garda terdepan. Jangan sampai semangat mereka turun hanya karena tunjangan dikurangi. Kalau mau efisiensi, potong saja dari kegiatan seremonial atau pos yang tidak strategis,” tegasnya.

Gasali menambahkan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan sudah memiliki porsi anggaran yang dilindungi oleh regulasi nasional, seperti alokasi minimal 20 persen APBD untuk pendidikan dan pagu wajib untuk kesehatan sesuai Undang-Undang Kesehatan.

Advertisement

Dengan adanya dasar aturan tersebut, ia meyakini bahwa sektor pelayanan dasar seharusnya tetap aman dari kebijakan efisiensi yang berlebihan.

“Kegiatan pelayanan publik tetap harus berjalan. Kalau pun ada pengurangan, jangan sampai menyentuh aspek pelayanan langsung kepada warga,” pungkasnya.

Politisi ini pun mengingatkan bahwa menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan lebih selektif dalam menata ulang pos anggaran agar efisiensi yang dilakukan tidak justru melemahkan semangat aparatur yang berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari. (*)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer