Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengelolaan Parkir di Balikpapan Tidak Jelas, dari Setoran Tak Transparan sampai Parkir Liar

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Taufik Qul Rahman, Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan.
Taufik Qul Rahman, Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan.

 


Advertisement

Anggota DPRD Balikpapan, Taufiq Qul Rahman, menyoroti ketidakjelasan dalam pengaturan parkir di kota ini. Menurutnya, pembinaan dan pembenahan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih jauh dari maksimal, baik dalam hal pendataan, setoran retribusi, hingga penataan kantong parkir yang masih semrawut.

"Nah justru itu, dalam pengaturan parkir ini kami sudah menekankan bahwa pembinaan dari Dinas Perhubungan tidak jelas. Dalam arti kata, kenapa kami bilang bosan? Karena dari pembenahan dan pendataan saja sudah kurang maksimal," ujar Taufiq.

Ia juga mempertanyakan transparansi dalam setoran retribusi parkir yang dinilai tidak jelas. Selain itu, ketidaktegasan pemerintah dalam menertibkan parkir liar membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini tidak optimal.

Advertisement

"Setoran-setorannya juga nggak jelas. Berapa uang ininya, berapa uang retribusinya, itu juga tidak jelas dalam pendapatan Dinas Perhubungan. Belum lagi semrawutnya kantong parkir yang ada saat ini," lanjutnya.

Menurutnya, salah satu kendala utama dalam penataan parkir adalah karakteristik Kota Balikpapan yang merupakan kota kuliner, UMKM, dan memiliki kawasan kota tua. Oleh karena itu, penataan parkir harus dilakukan dengan ketegasan dari pemerintah kota, yang harus turun langsung ke lapangan dibantu oleh Satpol PP dan Dinas Perhubungan.


"Kita harus mulai dari ketegasan pemerintah kota yang turun langsung ke kecamatan dan dibantu oleh Satpol PP. Dinas Perhubungan juga harus bisa bersatu dalam menata agar lebih rapi. Saya bahkan pernah merumuskan perda terkait hal ini di Bapemperda, tetapi perda ini hanya bisa diparipurnakan tanpa eksekusi yang jelas," tegasnya.

Advertisement

Taufiq juga menyoroti pola pikir masyarakat yang lebih memilih parkir liar dengan biaya tetap daripada parkir resmi yang dihitung per jam. Menurutnya, hal ini juga menjadi tantangan dalam meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir.

"Misalnya, kalau parkir resmi dihitung Rp 2.000 per jam, dalam tiga jam bisa jadi Rp 6.000. Sementara di parkir liar, cukup bayar Rp 2.000 untuk seharian. Ini bukan hanya soal pengelolaan, tetapi juga ketegasan dari Dinas Perhubungan untuk mengatur sistem parkir dengan baik," jelasnya.

Ia pun mendorong adanya pengawasan ketat dan razia rutin yang dilakukan bersama oleh Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta kecamatan dan kelurahan terkait. Menurutnya, pengawasan yang kurang menyebabkan setoran dari parkir liar sulit dipantau dan berpotensi mengurangi pendapatan daerah.

"Kalau PAD mau tercapai, retribusi parkir harus ditegaskan. Harus ada kajian dan rumusan yang mengunci aturan agar semua parkir liar yang berada di luar kantong parkir resmi tetap bisa ditata dan menghasilkan retribusi bagi daerah," tutupnya.

Dengan adanya kritik ini, diharapkan pemerintah kota dapat segera mengambil langkah konkret dalam menata sistem parkir agar lebih transparan, tertib, dan dapat meningkatkan pendapatan daerah secara optimal. (rif/han)

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : balpos.com
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer