Dengan Skema Opsen, Badan Pengelola Pajak Daerah di Balikpapan Incar Potensi Pajak Kendaraan Naik Jadi Rp250 Miliar

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham, menyatakan bahwa penerapan skema opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan hingga mencapai Rp250 miliar per tahun.
Menurut Idham, kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan yang berlaku di tahun 2025 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa beban tambahan. Ia menegaskan bahwa tunggakan pajak kendaraan roda dua (R2) maupun roda empat (R4) dari tahun-tahun sebelumnya akan otomatis terhapus apabila dibayar pada tahun berjalan.
“Kalau kita bayar di 2025, STNK R2 maupun R4 dan sebagainya, maka kalau ada tunggakan di tahun-tahun sebelumnya akan otomatis terhapus,” ujarnya, Rabu (9/3/2025).
Meskipun kebijakan ini berada di bawah kewenangan provinsi, Idham menilai hal ini tetap menguntungkan pemerintah kota, terutama dengan adanya skema opsen yang mulai berlaku tahun ini. Dalam skema ini, 66 persen dari pendapatan PKB dan BBNKB langsung masuk ke Kas Daerah (Kasda) Kota Balikpapan.
“Potensinya besar, pajak kendaraan bermotor bisa mencapai Rp250 miliar per tahun. Kalau dengan skema yang lama, hanya sekitar Rp180 miliar,” jelasnya. Ia juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan momentum Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk melunasi kewajiban pajaknya.
“Dampaknya ketika masyarakat berbondong-bondong membayar, otomatis mereka juga akan bayar PKB dan memperpanjang STNK. Ini juga akan mempercepat realisasi penerimaan daerah,” tambah Idham.
Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak kendaraan masih berada di angka 17 persen dari target Rp250 miliar. Pemerintah menargetkan realisasi mencapai 100 persen hingga akhir tahun. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

