Kasus Penggelapan dalam Jabatan, Permohonan Peninjauan Kembali Zainal Ditolak MA

PROKAL.CO, BALIKPAPAN-Perjuangan Zainal Muttaqin, mantan bos Jawa Pos Group, yang menjadi terpidana dalam kasus penggelapan dalam jabatan, untuk melepaskan diri dari jeratan hukum atas penguasaan lima bidang tanah di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang diklaim miliknya, telah berakhir.
Ini karena upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang dimohonkan oleh Zainal di Mahkamah Agung (MA) ditolak, sebagaimana yang terlihat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan.
Berdasarkan peristiwa hukum tersebut, Andi Syarifuddin, kuasa hukum PT Duta Manuntung/Kaltim Post, anak perusahaan Jawa Pos, dalam keterangan persnya yang diterima media ini, Selasa (24/6/2025), berharap agar semua perkara yang sama dengan peristiwa hukum yang dialami Zainal Muttaqin tersebut tidak terulang lagi.
Sebaiknya, kata dia, pihak yang merasa menguasai atau merasa memiliki harta atau aset milik perusahaan tanpa hak atau tidak pernah mengeluarkan uang pribadi untuk mendapatkan aset yang dimaksud, baik tanah, saham atau aset lain, agar dapat diselesaikan secara musyawarah mufat dengan pihak perusahaan agar terhindar dari persoalan hukum.
“Dan kami juga berharap agar tidak terlalu mudah menerima pendapat hukum yang tidak jelas, yang pada akhirnya mengirim bapak ibu ke kursi pesakitan di pengadilan,” ujar Andi Syarifuddin.
Andi Syarifuddin menjelaskan, perkara yang menimpa Zainal tersebut pada awalnya dilaporkan oleh PT Duta Manuntung ke Bareskrim Mabes Polri.
Yakni, atas dugaan tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan atas sertifikat tanah yang diklaim Zainal adalah miliknya.
Adapun kronologi singkat atas peristiwa hukum tersebut adalah, saat itu Zainal menjabat sebagai direktur PT Duta Manuntung, dan saat itu pula PT Duta Manuntung membeli beberapa aset berupa bidang tanah di Balikpapan dan Banjarmasin.
Selanjutnya tanah-tanah tersebut dibaliknama ke atas nama Zainal Muttaqin sebagai Direktur PT Duta Manuntung, yang seharusnya tanah-tanah tersebut dibaliknama atas nama PT Duta Manuntung sebagai pihak yang mengeluarkan uang untuk membeli bidang-bidang tanah tersebut.
Setelah Zainal tidak lagi menjabat sebagai direktur, pihak PT Duta Manuntung berulang kali meminta kepadanya agar bidang bidang tanah tersebut dibaliknama atas nama PT Duta Manuntung.
Namun, Zainal sama sekali tidak menunjukan iktikad baiknya untuk mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada PT Duta Manuntung.
Malah sebaliknya, Zainal mengklaim bahwa bidang-bidang tanah yang dibeli dengan mempergunakan uang milik PT Duta Mantung itu adalah miliknya.
Menurut Zainal, melalui kuasa hukumnya pada saat itu, orang yang tercatat namanya di dalam sertifikat atas tanah itu adalah pemilik yang sah, sekalipun tanah itu dibeli oleh orang lain.
Atas sikap Zainal tersebut, PT Duta Manuntung mencoba untuk mengingatkannya melalui penasihat hukum PT Duta Manuntung dengan memberikan surat somasi.
Di dalam surat somasi itu, penasihat hukum PT Duta Manuntung mencoba menjelaskan bahwa tidak semua nama yang tercatat di dalam sertifikat tanah itu adalah pemilik atau sertifikat tanah itu disebut bukti kuat dan sempurna.
Sertifikat atas tanah itu bisa disebut sebagai alat bukti kuat dan sempurna jika perolehannya didapatkan secara sah.
Bidang-bidang tanah yang diklaim Zainal itu adalah miliknya, ternyata dia tidak pernah mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli tanah-tanah tersebut.
Artinya, secara hukum perdata hak kepemilikan atas tanah-tanah tersebut tidak pernah berpindah kepada Zainal, sehingga sertifikat atas nama Zainal tersebut adalah cacat yuridis atau batal demi hukum.
Sebaliknya, PT Duta Manuntung dapat membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh PT Duta Manuntung dengan mempergunakan uang milik PT Duta Manuntung.
Artinya, secara hukum perdata hak kepemilikan atas bidang tanah tersebut berpindah kepada PT Duta Manuntung sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1457 KUHPerdata tentang jual beli.
Jika sertifikat atas tanah itu perolehannya secara tidak sah, maka setifikat tanah tersebut cacat yuridis sehingga tidak dapat disebut sebagai alat bukti kuat dan sempurna sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 ayat (1) PP No 24 Tahun1997 tentang pendaftaran tanah.
Sehubungan somasi PT Duta Manuntung tersebut diabaikan, maka terpaksa PT Duta Manuntung melalui penasihat hukum-nya meminta agar laporan Polisi di Bareskrim Mabes Polri itu untuk ditindak lanjuti sampai di Pengadilan.
Setelah perkara tersebut diproses di Bareskrim Mabes Polri dan lanjutnya perkara tersebut dibawa ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum, dan Zainal diputus bersalah oleh Majelis Hakim di PN Balikpapan.
Terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat tanah milik PT Duta Manuntung berdasarkan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan dengan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
Atas putusan tersebut, Zainal melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Kaltim di Samarinda. Perkara tersebut dinyatakan atau diputus onslag oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.
Selanjunya berdasarkan putusan osnlag tersebut, jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Aagung (MA).
Atas upaya hukum kasasi jaksa penuntut umum tersebut, Mahkamah Agung (MA) menguatkan Putusan PN Balikpapan, di mana Zainal dinyatakan bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat atas tanah milik PT Duta Manuntung dan dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
Atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) itu, Zainal melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA), dan permohonan PK tersebut dinyatakan ditolak oleh Hakim PK Mahkamah Agung. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

