TPAS Manggar Hanya Terima Residu Mulai Juli 2025, Pemkot Balikpapan Wajibkan Pemilahan Sampah

BALIKPAPAN- Pemerintah Kota Balikpapan mulai menerapkan kebijakan baru terkait pengelolaan sampah. Mulai 1 Juli 2025, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar hanya akan menerima sampah residu, bukan lagi sampah campuran.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 600.1.17.3/951/SETDA Tahun 2025 yang menekankan pengelolaan sampah berbasis kawasan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan, Sudirman Djayaleksana, menyampaikan bahwa edaran ini berlaku untuk seluruh pengelola hotel, restoran, kafe (Horeka), kawasan permukiman, dan perumahan. Mereka diwajibkan memilah sampah dari sumbernya sebelum dibuang ke TPAS Manggar.
“Ini adalah langkah konkrit untuk mempercepat capaian target nasional pengurangan sampah yang kini naik menjadi 50 persen. Balikpapan sebelumnya sudah mencapai 30 persen, tapi target baru ini membutuhkan upaya lebih besar dan kolaboratif,” ujar Sudirman, Selasa 1 Juli 2025.
Sudirman menjelaskan bahwa meskipun UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah diberlakukan sejak 17 tahun lalu, pelaksanaannya di tingkat kawasan hingga kini masih belum optimal.
Pemilahan antara sampah organik dan anorganik belum menjadi budaya di banyak lingkungan permukiman dan kawasan usaha. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap, bukan langsung bersifat represif. Pemerintah memahami bahwa proses adaptasi membutuhkan waktu.
“Mulai 1 Juli bukan berarti semuanya langsung berjalan sempurna. Ini proses. Yang penting kesadaran mulai dibangun,” tambah Sudirman.
DLH akan menggelar sosialisasi dan edukasi ke berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, pengelola kawasan, dan masyarakat umum. Penekanan utama saat ini adalah pada konsistensi pelaksanaan dan pembentukan kebiasaan baru dalam pengelolaan sampah.
Meski aturan ini dilandasi oleh kewajiban hukum, Sudirman menegaskan bahwa sanksi bukan fokus utama saat ini. “Kami ingin membangun budaya memilah dan mengelola sampah secara mandiri dulu. Namun ke depannya, tentu akan ada mekanisme pengawasan dan sanksi jika memang diperlukan,” jelasnya.
Kebijakan ini menjadi bagian penting dari langkah Balikpapan menuju kota yang lebih bersih, mandiri dalam pengelolaan sampah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

