Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ada Isu Tak Sedap di Pengelolaan Pantai Manggar, DPRD Balikpapan Langsung RDP dengan Disporapar dan Pedagang

I
Penulis: Indra Zakaria❯
Rapat koordinasi menanggapi isu pungutan liar dan memastikan pengelolaan kawasan wisata Pantai Manggar berjalan tertib, transparan, dan adil.
Rapat koordinasi menanggapi isu pungutan liar dan memastikan pengelolaan kawasan wisata Pantai Manggar berjalan tertib, transparan, dan adil.

BALIKPAPAN — Sorotan publik terhadap pengelolaan Pantai Manggar Segarasari mendorong Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD mengambil langkah cepat. Isu terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyewaan fasilitas pantai direspons dengan serius melalui rapat koordinasi antara Disporapar dan Komisi II DPRD bersama pedagang serta pelaku usaha di kawasan tersebut, Kamis 3 Juli 2025.


Advertisement

Ketua Komisi II DPRD, Fauzi Adi Firmansyah, menyebut forum ini penting untuk merespons langsung keresahan masyarakat, sekaligus membuka ruang dialog yang terbuka dengan para pedagang. “Kita ingin seluruh kegiatan ekonomi di Pantai Manggar berjalan tertib, transparan, dan tidak merugikan pengunjung,” ungkap Fauzi, Jumat 4 Juli 2025.

Salah satu isu yang dibahas adalah tarif sewa terpal yang disebut mencapai Rp 200 ribu. Hasil klarifikasi menyebut bahwa tarif tersebut mencakup empat unit terpal, dengan harga masing-masing Rp 50 ribu. Fauzi menegaskan bahwa praktik seperti itu harus berdasarkan kesepakatan sukarela.

“Ke depan, tidak boleh ada penawaran tanpa permintaan. Dan pengunjung yang membawa tikar sendiri tidak boleh dipungut biaya apa pun,” tuturnya. Dalam kunjungan sebelumnya, Komisi II juga meninjau langsung kondisi toilet. Saat ini, fasilitas sanitasi sebagian dikelola oleh pelaku usaha dan sebagian merupakan toilet umum milik UPTD.

Advertisement

DPRD akan mengevaluasi kebutuhan penambahan toilet dengan tetap menjaga keindahan tata ruang kawasan pantai. “Toilet perlu ditambah, tapi jangan sampai mengganggu estetika lokasi wisata,” jelasnya.

Prinsip penataan tanpa diskriminasi juga ditekankan. DPRD akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan Satpol PP untuk memastikan penertiban dilakukan secara adil dan menyeluruh. “Semua pihak harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau dikecualikan,” ujarnya.

DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas pendukung, seperti air bersih, tempat ibadah, dan ruang publik lainnya. Semua ini menjadi bagian dari strategi menjadikan Pantai Manggar sebagai ikon wisata kota yang ramah dan modern.

Advertisement

“Kalau dikelola dengan baik, Pantai Manggar bisa jadi destinasi yang dibanggakan tidak hanya oleh warga Balikpapan, tapi juga wisatawan dari luar daerah,” pungkas Fauzi.

 

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer