Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkot Balikpapan: Belum Ada Perusahaan Keberatan Terapkan UMK 2026 Sebesar Rp3,8 Juta

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
ilustrasi uang
ilustrasi uang

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Ketenagakerjaan mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada satu pun perusahaan di wilayah Balikpapan yang mengajukan keberatan resmi terkait penerapan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2026. Sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, besaran UMK Balikpapan untuk tahun ini adalah Rp3.856.694,43 per bulan, yang mulai diberlakukan efektif sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2026.


Advertisement

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Adamin Siregar, menegaskan agar seluruh pelaku usaha di Balikpapan mematuhi dan segera mengimplementasikan ketetapan tersebut. Menurutnya, sejauh ini belum ada permohonan yang masuk terkait pembayaran upah di bawah standar minimum yang telah disepakati. Pemerintah Kota terus memantau kepatuhan perusahaan agar hak-hak pekerja tetap terpenuhi sesuai regulasi yang berlaku.

Adamin menjelaskan bahwa proses penetapan angka UMK tersebut sejatinya telah melalui pembahasan panjang yang melibatkan perwakilan perusahaan serta serikat pekerja. Dalam forum tersebut, semua pihak telah memaparkan kondisi dan kemampuan finansial masing-masing, sehingga seharusnya tidak ada lagi perusahaan yang merasa keberatan atau tidak sanggup membayar upah sesuai standar baru. Pemerintah daerah dalam hal ini memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menjembatani kepentingan pemberi kerja dan tenaga kerja.

Meskipun belum ada laporan keberatan, Pemerintah Kota Balikpapan tetap membuka ruang komunikasi jika di kemudian hari terdapat perusahaan yang mengalami kendala teknis atau finansial yang sangat mendesak. Adamin menyatakan bahwa setiap permohonan yang masuk nantinya akan ditelaah secara mendalam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelaahan tersebut dilakukan guna mencari jalan keluar terbaik agar kelangsungan usaha tetap terjaga tanpa mengabaikan kesejahteraan pekerja.

Advertisement

Salah satu fokus utama Pemerintah Kota dalam pengawasan UMK tahun ini adalah mencegah terjadinya pengurangan tenaga kerja massal atau pemutusan hubungan kerja. Adamin menekankan bahwa penerapan upah minimum tidak boleh dijadikan alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan secara matang agar stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Balikpapan tetap kondusif.

Dengan pemberlakuan upah baru ini, diharapkan daya beli masyarakat dapat terjaga sekaligus memotivasi produktivitas pekerja di berbagai sektor industri. Pemerintah Kota Balikpapan optimis bahwa sinergi antara perusahaan dan pekerja akan terus berjalan harmonis, mengingat penetapan upah ini telah mempertimbangkan berbagai aspek pertumbuhan ekonomi dan inflasi di daerah. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer