Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Momentum May Day 2026, KSPI Kaltim Soroti Karut Marut Data dan Layanan BPJS Kesehatan

R
Penulis: Redaksi Prokal❯
Sekjen DPD KSPSI KALTIM, Amril Norman.
Sekjen DPD KSPSI KALTIM, Amril Norman.

Advertisement

 PROKAL.CO- Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Balikpapan diwarnai dengan kritik tajam terhadap kualitas layanan jaminan kesehatan nasional. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kota Balikpapan pada Jumat, 1 Mei 2026, Sekjen DPD KSPSI Kalimantan Timur blak-blakan mengungkap keluhan masyarakat terkait ketidaksinkronan data kepesertaan yang sering kali menjadi penghalang warga saat membutuhkan penanganan medis darurat.

Sekretaris Jenderal DPP KSPSI Kaltim, Amril Norman, menegaskan bahwa persoalan administrasi ini berdampak fatal, terutama bagi pasien pengidap penyakit kronis seperti jantung dan ginjal. “Ada warga yang mengadu ke kami, datanya tidak update. Saat butuh layanan kesehatan, justru terkendala di administrasi. Kalau penyakitnya sudah kronis, itu tidak bisa ditunda. Tapi di lapangan masih ada kendala karena data tidak sesuai,” ujar Amril dengan nada prihatin. Menurutnya, masalah ini merupakan lagu lama yang terus berulang setiap tahun tanpa ada perbaikan signifikan dari pihak terkait.

Selain kendala data, KSPSI juga menyoroti lemahnya sosialisasi mengenai hak-hak peserta serta praktik di lapangan yang dinilai merugikan pasien dari kalangan ekonomi rendah. Amril mengungkapkan adanya laporan mengenai pasien yang diminta pulang oleh pihak fasilitas kesehatan padahal kondisi kesehatannya belum pulih sepenuhnya. “Ada juga kasus pasien yang baru beberapa hari dirawat, saat mulai membaik diminta pulang. Kalau yang mampu mungkin bisa langsung bayar sendiri, tapi masyarakat kecil tidak punya pilihan lain,” tambahnya menekankan ketimpangan akses yang terjadi.

Advertisement

RDP yang turut dihadiri oleh BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini juga menggarisbawahi rumitnya birokrasi akibat perbedaan data antara pihak kelurahan dan penyedia layanan kesehatan. Masalah ini kian pelik ketika menyentuh nasib peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan yang jelas kepada yang bersangkutan.

Menanggapi berbagai temuan tersebut, DPRD Kota Balikpapan bersama KSPI Kaltim berencana melayangkan surat resmi kepada BPJS Kesehatan guna meminta audiensi khusus dalam waktu dekat. Langkah ini diambil sebagai upaya mencari solusi konkret agar sistem jaminan kesehatan tidak lagi membebani masyarakat dengan urusan administratif yang berbelit. “Kami akan minta audiensi untuk mencari solusi. Harapannya DPRD juga bisa memfasilitasi agar ada jalan keluar,” tutup Amril di akhir pertemuan tersebut. (*)

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Niat Basmi Sarang Tawon Berujung Petaka, Sembilan Ruang Kelas Ponpes di Balikpapan Hangus Terbakar

Niat Basmi Sarang Tawon Berujung Petaka, Sembilan Ruang Kelas Ponpes di Balikpapan Hangus Terbakar

Armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menangani insiden kebakaran yang melanda Ponpes Al-Islami Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Kara

Indomobil Expo Hadir di Balikpapan, Tawarkan Promo Terbaik dan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Indomobil Expo Hadir di Balikpapan, Tawarkan Promo Terbaik dan Kendaraan Listrik Ramah Lingkungan

Indomobil Dealership Group kembali menghadirkan pameran otomotif bertajuk Indomobil Expo di Main Atrium Mall Balikpapan pada 10–15 November

Ingatkan Orang Tua, Awasi Anak agar Tak Terlibat Balapan Liar hingga Narkoba

Ingatkan Orang Tua, Awasi Anak agar Tak Terlibat Balapan Liar hingga Narkoba

Bhabinkamtibmas Kelurahan Graha Indah, Polsek Balikpapan Utara, Aiptu Ardian Wempi Antariksa, kembali mengingatkan warga selalu waspada.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer