May Day di Balikpapan Tanpa Aksi Jalanan, Buruh dan Pemerintah Pilih Dialog Terbuka

PROKAL.co, BALIKPAPAN- Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Balikpapan berlangsung tanpa aksi demonstrasi di jalan. Ratusan pekerja justru memilih pendekatan berbeda dengan duduk bersama pemerintah dalam forum dialog terbuka yang digelar di Auditorium Balai Kota, Jumat (1/5)
Mengangkat tema “Kolaborasi Mewujudkan Kemajuan Industri Kesejahteraan Pekerja”, peringatan tahun ini menjadi ruang komunikasi langsung antara buruh dan pemangku kebijakan. Suasana berlangsung kondusif, namun tetap diwarnai penyampaian aspirasi secara terbuka dari kalangan pekerja.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, dalam kesempatan itu menegaskan posisinya tidak hanya sebagai kepala daerah, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas buruh. Ia mengaku memahami dinamika dunia kerja karena pernah merasakan langsung sebagai tenaga bongkar muat hingga memimpin Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
“Saya hadir bukan hanya sebagai wali kota, tetapi juga bagian dari keluarga besar buruh. Saya memahami kehidupan pekerja karena saya pernah menjalaninya,” ujarnya di hadapan peserta dialog.
Menurut Rahmad, pengalaman tersebut menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja. Ia juga memaparkan kondisi ekonomi Balikpapan yang dinilai cukup stabil, dengan tingkat kemiskinan berada di kisaran 1,8 persen, didorong oleh investasi dan terbukanya lapangan kerja.
Meski demikian, forum dialog tidak lepas dari sorotan kritis. Perwakilan Forum Komunikasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kota Balikpapan, Budi Satria, menyoroti praktik outsourcing yang dinilai masih menjadi sumber ketidakpastian bagi pekerja.
“Setiap tahun kami harus menghadapi ketidakpastian. Ini yang membuat pekerja merasa tidak aman,” tegasnya.
Selain isu outsourcing, buruh juga menyuarakan tuntutan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) serta penguatan hubungan industrial yang lebih adil dan berimbang. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung dalam forum, menggantikan pola unjuk rasa yang selama ini identik dengan peringatan May Day.
Menanggapi hal itu, Rahmad menyatakan dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan terkait penghapusan outsourcing merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




