Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pansus LKPJ Soroti Kesiapan SDM Lokal Hadapi Peluang IKN

W
Penulis: Wawan❯
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam menghadapi perkembangan industri dan peluang kerja seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam menghadapi perkembangan industri dan peluang kerja seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Advertisement

 

PROKAL.co, BALIKPAPAN – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam menghadapi perkembangan industri dan peluang kerja seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Balikpapan, Muhammad Raja Siraj, mengatakan Balikpapan sebagai kota penyangga IKN harus mampu menyiapkan tenaga kerja yang memiliki daya saing dan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Advertisement

Karena itu, Pansus merekomendasikan agar Dinas Ketenagakerjaan memperkuat program pelatihan kerja berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, disertai dukungan anggaran yang memadai.

“Sebagai kota penyangga IKN, Balikpapan harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan sektor industri yang terus berkembang,” ujarnya dalam sidang paripurna di Hotel Gran Senyiur, Senin (18/5/2026).

Selain pelatihan kerja, Pansus juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, serta perluasan akses informasi ketenagakerjaan dan pembiayaan kerja bagi masyarakat lokal.

Advertisement

Pansus turut menekankan pentingnya penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, khususnya terkait kewajiban perusahaan mempekerjakan tenaga kerja lokal.

Dalam aturan tersebut, perusahaan diwajibkan mempekerjakan minimal 40 persen tenaga kerja lokal pada tahap awal operasional dan meningkat menjadi 75 persen dalam tiga tahun berikutnya.

Menurut Pansus, pengawasan dan pendataan ketenagakerjaan perlu diperkuat agar perlindungan terhadap pekerja lokal berjalan optimal, termasuk melalui penerapan sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mematuhi aturan.

Pansus juga meminta pengawasan ketenagakerjaan dilakukan lebih intensif, terutama terkait perlindungan pekerja rentan, ketentuan upah, jam kerja, hingga keselamatan dan kesehatan kerja.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Buron Korupsi Rp2 Miliar, Mantan Bendahara DPRD Balikpapan Resmi Masuk DPO!

Buron Korupsi Rp2 Miliar, Mantan Bendahara DPRD Balikpapan Resmi Masuk DPO!

Buron Korupsi Rp2 Miliar, Mantan Bendahara DPRD Balikpapan Resmi Masuk DPO!

Pemanfaatan Pekarangan Dinilai Dapat Perkuat Ketahanan Pangan Keluarga

Pemanfaatan Pekarangan Dinilai Dapat Perkuat Ketahanan Pangan Keluarga

Anggota DPRD Kota Balikpapan, Hj. Iim Rahman, S.H.I., S.Pd.I., mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan yang terbatas untuk ditana

Optimalisasi PAD Jadi Strategi Hadapi Penurunan Dana Transfer Pusat

Optimalisasi PAD Jadi Strategi Hadapi Penurunan Dana Transfer Pusat

DPRD Kota Balikpapan menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah proyeksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer