
PROKAL.co, Balikpapan- DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah mempercepat modernisasi sistem perpajakan daerah sebagai salah satu strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penguatan sistem dinilai penting agar potensi penerimaan daerah dapat digali secara maksimal sekaligus memastikan proses pemungutan pajak berlangsung transparan dan akuntabel.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arief Agung, mengatakan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPDRD) memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah.
Menurutnya, peran tersebut tidak hanya sebatas melakukan pemungutan pajak, tetapi juga mencakup penataan administrasi, pengawasan wajib pajak, hingga menggali berbagai potensi penerimaan baru yang selama ini belum optimal.
“BPDRD memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas penerimaan daerah, baik melalui penataan, pemungutan maupun penggalian potensi pajak baru,” kata Andi dalam sidang paripurna di Gran Senyiur Hotel, Senin (18/5/2026).
Ia menyebut masih terdapat sejumlah sektor yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD Balikpapan. Di antaranya sektor restoran, perhotelan, parkir, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Karena itu, DPRD menilai optimalisasi penerimaan tidak cukup hanya dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah juga perlu memastikan sistem perpajakan mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Andi mendorong percepatan digitalisasi layanan perpajakan daerah sehingga masyarakat dapat melakukan pembayaran maupun pelaporan pajak dengan lebih mudah, cepat dan efisien.
Digitalisasi, menurut dia, juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas data perpajakan. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memiliki basis data yang lebih akurat untuk mengetahui potensi penerimaan sekaligus memetakan sektor-sektor yang masih belum tergarap secara maksimal.
Integrasi sistem perpajakan dengan sektor perbankan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga dinilai perlu diperkuat. Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan pencatatan, mempercepat proses transaksi serta menutup celah yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




